Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memperkuat upaya pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui percepatan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang ditargetkan mencapai 400 ribu unit di tahun 2026.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta, Jumat mengatakan pemerintah tengah meningkatkan skala program perbaikan rumah secara signifikan.
Ia mencontohkan, jumlah rumah yang ditangani di Jakarta melonjak dari 158 unit pada tahun lalu menjadi 10.000 unit pada tahun ini.
Menurutnya, percepatan program tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan instansi terkait agar program ini bisa terakselerasi secara optimal.
Maruarar, sapaan Ara juga mengapresiasi dukungan Kementerian Dalam Negeri yang telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menguntungkan rakyat.
Selain itu, menurut dia, pemerintah mengandalkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan bantuan diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, khususnya masyarakat pada desil 1 hingga 4.
Lebih lanjut, Maruarar menegaskan bahwa program perbaikan rumah harus dijalankan secara transparan karena menggunakan dana publik. Untuk itu, kebutuhan material dan anggaran dibuka kepada masyarakat serta melibatkan sejumlah penyedia bahan bangunan agar tercipta persaingan harga yang sehat.
"Saya pikir ya begini, uang rakyat ini harus bener-bener transparan, jangan basa-basi. Buka aja, berapa anggarannya, berapa kebutuhannya, berapa harganya, kemudian yang termurah bisa menang," katanya.
Baca juga: Verifikasi calon penerima program bedah rumah capai 300 ribu unit
Baca juga: Menteri PKP: Kebutuhan anggaran di 2027 untuk Bedah Rumah 2 juta unit
Ke depan, pemerintah berharap jumlah RTLH dapat berkurang secara signifikan.
"Ya, mudah-mudahan 2026 bisa turun signifikan. Tadi 2025 angkanya 18,8 juta (unit RTLH)," ucap dia.
Dirinya juga telah mengusulkan penambahan BSPS menjadi 2 juta unit pada 2027.
"Artinya program ini sangat diminati, diharapkan," katanya
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai program perbaikan rumah menunjukkan kemajuan signifikan.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk aktif mendukung pelaksanaan program, termasuk melalui pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa berdasarkan catatan pihaknya, terdapat sekitar 824 ribu rumah tidak layak huni di Jakarta.
Baca juga: Menteri PKP sebut Bedah Rumah bagi orangtua siswa SR sudah dimulai
Baca juga: Menteri PKP: Sistem PTT memperkuat tata kelola program Bedah Rumah
Baca juga: Kementerian PKP: Pengusulan program BSPS dibuka seluas-luasnya
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
