Dompu (ANTARA) - Pembangunan Pelabuhan Laut Kilo di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dengan dukungan anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) multiyears Rp98 miliar mulai memasuki tahap pelaksanaan fisik dan diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui penguatan konektivitas logistik serta akses pasar komoditas daerah.
Pembangunan pelabuhan yang berlokasi di Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, tersebut ditandai dengan groundbreaking dan pemancangan tiang, Senin.
Bupati Dompu Bambang Firdaus mengatakan keberadaan Pelabuhan Kilo menjadi kebutuhan strategis karena daerah tersebut memiliki potensi besar pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pariwisata, namun selama ini masih menghadapi kendala akses transportasi dan tingginya biaya logistik.
"Kalau kita hitung dengan potensi yang ada di Dompu, mulai dari pertanian, jagung, padi, perkebunan, perikanan, peternakan, cukup luar biasa potensi kita. Ini akan menjadi kendala ketika transportasinya lewat Pekat ataupun Bima. Selain komoditasnya, juga akan dihadapkan pada biaya tinggi. Sehingga kita tidak akan mampu bersaing di pasar yang lebih tinggi," ujarnya.
Menurut Bambang, keberadaan pelabuhan akan memperpendek rantai distribusi sehingga komoditas dari Dompu dapat dipasarkan dengan biaya logistik yang lebih efisien dan memiliki daya saing lebih tinggi di luar daerah.
Ia mencontohkan komoditas tuna dari Kecamatan Kilo yang selama ini dikirim melalui Bali sebelum dipasarkan ke berbagai daerah, termasuk untuk memenuhi kebutuhan hotel berbintang.
"Kita terhalang akses. Dengan adanya ini, akan terbuka. Bahwa kita juga punya potensi kekhasan Dompu, menjadi branding Dompu," katanya.
Bambang menilai peningkatan konektivitas laut tidak hanya berdampak terhadap kelancaran distribusi barang, tetapi juga membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan.
"Kita tidak akan seperti ini lagi. Kilo akan menjadi pusat perekonomian baru," ujarnya.
Ia mengatakan pengembangan Pelabuhan Kilo juga memiliki keterkaitan dengan rencana tata ruang daerah yang menetapkan Kecamatan Kilo dan Manggelewa sebagai kawasan industri.
Menurut dia, keberadaan pelabuhan di Kilo yang terhubung dengan fasilitas pergudangan di Manggelewa berpotensi membentuk jaringan ekonomi baru dari sentra produksi, kawasan industri, pergudangan hingga jalur distribusi antardaerah.
"Ini menjadi tonggak sejarah dalam membuka akses Dompu di mata dunia. Dengan pelabuhan ini, kita telah membuka diri, pintu seluas-luasnya untuk orang di luar datang, kemudian melihat Dompu dengan sejuta potensi yang kita miliki, sehingga nanti akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Pemerintah Kabupaten Dompu sebelumnya telah menghibahkan lahan seluas 30 hektare di Desa Mbuju pada 27 Februari 2020 untuk mendukung pembangunan pelabuhan tersebut.
Bambang mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Calabai Dompu yang mengawal pembangunan hingga memasuki tahap pelaksanaan fisik pada 2026.
Kepala UPP Kelas III Calabai Dompu Prayitno mengatakan pembangunan Pelabuhan Laut Kilo menjadi tonggak awal peningkatan konektivitas transportasi laut sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kilo serta wilayah sekitarnya.
"Pelabuhan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan logistik, serta pengembangan berbagai potensi ekonomi daerah," katanya.
Prayitno menjelaskan usulan pembangunan Pelabuhan Laut Kilo telah dilakukan sejak 2019. Pada 2025, proyek tersebut mendapatkan dukungan anggaran SBSN multiyears sebesar Rp98 miliar yang terdiri atas Rp40 miliar untuk pembangunan sisi laut dan Rp58 miliar untuk sisi darat.
Namun, setelah proses lelang pada Januari 2025 dan penetapan pemenang, pembangunan belum dapat dilaksanakan setelah terbit Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Menurut Prayitno, dimulainya kembali pembangunan melalui groundbreaking menjadi langkah strategis untuk memastikan pengembangan konektivitas transportasi laut di Kilo dapat berjalan sesuai rencana.
Ia menegaskan UPP Kelas III Calabai Dompu akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah, kontraktor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan.
Prayitno berharap dukungan masyarakat terhadap pembangunan terus diperkuat melalui komunikasi dan koordinasi yang baik sehingga keberadaan Pelabuhan Kilo nantinya dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat dan daerah.
Pembangunan Pelabuhan Laut Kilo merupakan bagian dari upaya memperkuat infrastruktur konektivitas Dompu, terutama dalam menghubungkan sentra produksi dengan jalur distribusi laut sehingga potensi komoditas daerah dapat dikembangkan dengan jangkauan pasar yang lebih luas.
Baca juga: Pelaksanaan PSN Pelabuhan Kilo Dompu dipacu
Baca juga: Program bedah rumah di Dompu tahap kedua sasar 500 rumah
Pewarta: Ady Ardiansah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
