Jakarta (ANTARA) - Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mendorong pelibatan sektor swasta secara lebih kuat dalam penyusunan kurikulum dan pelatihan vokasi di Indonesia guna mengatasi ketidaksesuaian keterampilan (skills mismatch) dengan kebutuhan dunia kerja.
Kepala Kantor Perwakilan OECD di Jakarta Massimo Geloso Grosso mengatakan ketidaksesuaian keterampilan masih menjadi persoalan signifikan di Indonesia.
"Kami masih melihat ketidaksesuaian keterampilan yang signifikan di Indonesia, sebagaimana juga terjadi di banyak negara lain di kawasan dan secara lebih luas, dengan pemberi kerja kesulitan menemukan keterampilan yang tepat yang mereka butuhkan," ujar Grosso dalam diskusi di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, salah satu pendekatan yang efektif untuk mengatasi persoalan tersebut adalah memberikan peran struktural kepada sektor swasta dalam membentuk kurikulum dan pelatihan, bukan sekadar melalui inisiatif yang bersifat sementara.
Hal tersebut, katanya lagi, menjadi semakin penting dalam pendidikan dan pelatihan vokasi (vocational education and training/VET) serta pendidikan tinggi yang berorientasi pada kebutuhan profesi.
Sebagai contoh, Grosso menyebut Polandia yang dinilai berhasil membangun sistem pendidikan dan pelatihan vokasi dengan melibatkan pemerintah pusat, sektor swasta, dan pemerintah daerah untuk menyesuaikan pelatihan dengan kebutuhan tenaga kerja di masing-masing daerah.
Dia juga mencontohkan Brasil yang menggunakan proyeksi kebutuhan keterampilan dari pemberi kerja sebagai salah satu dasar dalam merancang pelatihan dan kurikulum.
Grosso menilai penguatan keterkaitan antara pendidikan, keterampilan, dan perekonomian menjadi penting untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Di sisi lain, dia menyoroti kualitas pendidikan di Indonesia yang menurutnya masih perlu ditingkatkan.
Menurut dia, Indonesia telah mengambil langkah signifikan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik, termasuk melalui peningkatan gaji dan kualifikasi. Namun, langkah tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi peningkatan hasil belajar siswa.
Oleh karena itu, kata dia lagi, peningkatan kualitas pendidikan guru perlu terus dilakukan, antara lain melalui penguatan akreditasi dan penjaminan mutu serta pengembangan profesional yang lebih sistematis.
Baca juga: Kemnaker perkuat pelatihan kurangi "mismatch" pekerja dan industri
Baca juga: Menaker: Penyesuaian dunia industri-pendidikan tekan “mismatch”
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
