NTB siapkan 450 dapur untuk MBG

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan sebanyak 450 dapur untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah itu.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi saat memimpin rapat koordinasi secara virtual bersama perwakilan dari kabupaten/kota di NTB bersama Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bobby Kusuma di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Jumat.

Rapat koordinasi ini terkait pemetaan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan BGN sebagai pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk percepatan program MBG.

"Kami berharap kerja sama terkait pemanfaatan lahan antar kabupaten/kota segera ditindaklanjuti, karena provinsi sifatnya sebagai fasilitasi untuk mengawal program MBG dapat terlaksana. Pada tanggal 30 Mei nanti NTB dapat menyerahkan titik-titik lokasi pembangunan dapur tersebut," ujar Sekda.

Gita mengatakan Provinsi NTB memiliki 10.474 sekolah dan memiliki jumlah murid sebanyak 1.336.058 orang yang tersebar di kabupaten/kota, sehingga kebutuhan dapur diperkirakan sekitar 450 titik.

"Pembangunan dapur ini sepenuhnya menggunakan dana dari APBN. Tahun ini target yang dicapai 82,9 juta penerima manfaat terdiri atas PAUD, SD, SMP, SMA/SMK dan ibu hamil/menyusui di Indonesia," katanya.

Sementara Staf Ahli Kepala Badan Gizi, Bobby Kusuma mengatakan pembangunan SPPG dan dapur sehat ditargetkan tuntas pada September 2025. Oleh karena itu, dirinya meminta pemerintah daerah sesegera mungkin memberikan data titik-titik lokasi lahan yang sudah bersertifikat, sehingga tim BGN dapat turun meninjau langsung lokasi tersebut.

"Kami berharap bisa mendapatkan feed back terkait lahan ini paling lambat pada tanggal 30 Mei 2025. Harapannya, pembahasan terkait izin pinjam pakai lahan di NTB sudah selesai semuanya," ujarnya.

Untuk kriteria dalam pemilihan spesifikasi lahan yang harus disiapkan pemerintah daerah, menurut Bobby, yakni harus memiliki luas lahan 800 meter persegi hingga 1.000 meter persegi dan lebar dengan minimal 25 meter.

Baca juga: Bupati Jember apresiasi dua dapur MBG pertama yang dikelola swasta

Selanjutnya status lahan hak pakai, lokasi dekat dengan lingkungan sekolah terdapat kurang lebih 3.000 anak sekolah dengan waktu tempuh maksimal 20 menit dari lokasi.

Kemudian kondisi lahan siap bangun, terdapat jaringan listrik PLN, terdapat sumber air tanah atau jaringan PDAM, terdapat akses jalan menuju lahan SPPG dengan lebar minimal 3 meter dan lingkungan harus higienis tidak berdekatan dengan tempat pembuangan akhir.

"BGN memberikan kewenangan untuk daerah memilih lahan yang tepat dan lahan yang digunakan bukan milik instansi atau lembaga melainkan tanah pribadi. Dengan adanya program ini dapat membangkitkan pengusaha bidang kuliner dan potensi lokal yang ada di daerah, untuk peningkatan sumber daya manusia," katanya.