Kabupaten Tanah Datar (ANTARA) - Pemerintah Nagari (Desa) Bungo Tanjuang, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar) optimistis hunian sementara (huntara) BNPB selesai sebelum Ramadhan 1447 Hijriah.
"Sesuai arahan BNPB dan Bupati Tanah Datar 31 Januari 2026 semua pengungsi sudah harus menempati huntara," kata Wali Nagari (Kepala Desa) Bungo Tanjuang di Kabupaten Tanah Datar, Yudisthira Anuggraha, Jumat.
Secara umum BNPB bekerja sama dengan TNI membangun 23 unit huntara yang diperuntukkan bagi 23 kepala keluarga atau 76 jiwa yang menjadi korban tanah bergerak di daerah tersebut.
Yudisthira optimistis pembangunan huntara yang dikerjakan langsung oleh puluhan personel TNI dari Kodim 0307 Tanah Datar, Batalion Infanteri 131/Braja Sakti serta personel BNPB dapat segera diselesaikan sesuai target yang ditetapkan.
"Kami melihat percepatan pembangunan huntara ini sudah dilakukan serta diawasi langsung oleh BNPB," kata dia.
Pada kesempatan itu, ia mengatakan pemerintah tidak hanya menyiapkan tempat tinggal sementara tetapi juga memastikan pemenuhan kebutuhan pokok terutama sembako kepada penghuni huntara secara berkala.
Kebijakan ini dilakukan mengingat hampir seluruh warga terdampak bencana kehilangan mata pencarian akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi di akhir November 2025.
Baca juga: Pemerintah pindahkan warga terdampak tanah bergerak ke huntara BNPB
Yudisthira membenarkan beberapa kepala keluarga saat ini masih berada di tempat pengungsian, dan sebagian lainnya menetap bersama kerabatnya. Namun, pemerintah memastikan seluruhnya akan mendapatkan jatah unit huntara.
Sementara itu, salah seorang penghuni huntara, Yenti mengaku bersyukur sudah bisa menempati huntara yang dibangun BNPB sejak Selasa (20/1/2026). Di rumah sederhana itu, ia mendapatkan kasur, selimut, peralatan dapur hingga sembako.
"Saya tinggal di sini bersama tiga orang anak saya. Kami bersyukur huntara ini sudah bisa ditempati karena sebelumnya menumpang di rumah keluarga," ujarnya.
Terpisah, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly mengatakan pemerintah pusat telah menetapkan kabupaten tersebut sebagai skala prioritas dalam penanganan dan pemulihan dampak bencana.
Ahmad Fadly mengatakan saat ini pemerintah sedang menyelesaikan pembangunan 129 unit huntara. Namun, masih terdapat 385 KK yang rumahnya akan diverifikasi Badan Geologi terkait kelayakan tinggal di zona merah potensi bencana.
Baca juga: TNI-BNPB kebut pengerjaan huntara bagi korban tanah bergerak Sumbar
Baca juga: IFRC pastikan ketersediaan air bersih bagi pengungsi di Aceh Tamiang
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
