Tokyo (ANTARA) - Parlemen Myanmar pada Jumat (3/4) memilih pemimpin junta Min Aung Hlaing sebagai presiden pada pemerintahan baru yang didukung militer.
Terpilihnya jenderal senior tersebut mengonfirmasi skenario yang telah lama diperkirakan bahwa mantan panglima angkatan bersenjata itu akan terus memerintah Myanmar.
Pemungutan suara itu merupakan bagian dari prosedur parlemen yang dipandang sebagai langkah terakhir dalam transisi dari pemerintahan junta ke pemerintahan semi-sipil.
Min Aung Hlaing mengonsolidasikan kekuasaan yang direbutnya dalam kudeta militer 2021 untuk menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi.
Min Aung Hlaing (69) mundur sebagai panglima tertinggi pada Senin. Dalam sidang gabungan legislatif bikameral di ibu kota Naypyidaw, ia meraup 429 dari total 586 suara di parlemen, termasuk perwakilan militer yang tidak dipilih.
Berdasarkan Konstitusi Myanmar 2008 yang disusun militer, pegawai negeri sipil yang sedang menjabat, termasuk panglima tertinggi, tidak bisa menjadi presiden.
Nyo Saw, ajudan dekat Min Aung Hlaing dan mantan jenderal yang pernah menjabat sebagai perdana menteri junta, meraih suara terbanyak kedua dan terpilih sebagai salah satu dari dua wakil presiden.
Baca juga: Sekjen: ASEAN tegaskan tetap terus terlibat tangani konflik Myanmar
Ia maju dalam pemilu yang digelar pada Desember dan Januari dari Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer, dan memenangkan satu kursi di majelis rendah.
Nan Ni Ni Aye, anggota majelis negara bagian Kayin yang kurang dikenal, meraih suara terbanyak ketiga di antara calon presiden dan menjadi wakil presiden kedua.
Anggota parlemen USDP dan perwakilan militer memegang mayoritas besar di parlemen dengan sekitar 86 persen kursi, setelah pemilu yang diatur junta dan dikritik sebagai sandiwara oleh oposisi dan negara-negara Barat di tengah perang saudara yang berlangsung di Myanmar.
Suu Kyi dan pejabat lain dari pemerintah yang digulingkan militer tetap ditahan sejak kudeta. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpinnya dibubarkan oleh junta dua tahun setelah kudeta.
Pada Senin, Min Aung Hlaing menyerahkan jabatan panglima angkatan bersenjata kepada Jenderal Ye Win Oo, mantan kepala intelijen militer yang turut mengatur penangkapan Suu Kyi dalam kudeta 1 Februari 2021.
Presiden baru Myanmar itu dijadwalkan membentuk kabinet awal pekan depan dan meminta persetujuan parlemen untuk secara resmi menjalankan kekuasaan negara pada 10 April, menurut anggota parlemen.
Myanmar sebagian besar diperintah oleh militer sejak 1962, meskipun pemerintahan sipil Suu Kyi berkuasa dari 2016 hingga dikudeta pada 2021.
Sumber: Kyodo
Baca juga: Parlemen Myanmar bersidang untuk pertama kali sejak kudeta 2021
Baca juga: Malaysia sesalkan junta Myanmar belum jalankan 5PC sepenuhnya
Penerjemah: Fransiska Ninditya
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
