Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini dan Menteri Luar Negeri Sugiono sepakat untuk melakukan penguatan terhadap organisasi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam rangka mempertajam ujung tombak diplomasi negara.
Rini menekankan perlunya susunan organisasi yang lebih terintegrasi agar kolaborasi dan koordinasi antarunsur di perwakilan maupun antara perwakilan dengan kementerian dan lembaga di dalam negeri dapat berjalan lebih solid.
"Penguatan organisasi Perwakilan RI merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan efektivitas diplomasi dan penyelenggaraan hubungan luar negeri Indonesia," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Luar Negeri memiliki komitmen dalam penguatan kelembagaan dan tata kelola melalui penyusunan Rancangan Perpres Organisasi Perwakilan RI.
Melalui upaya tersebut diharapkan kinerja diplomasi dan kualitas pelayanan publik di Perwakilan RI dapat meningkat secara nyata, didukung oleh tata kelola yang lebih efektif dan akuntabel.
Menurut Rini, diperlukan penguatan sinergi antarpelaku diplomasi serta pemantapan kelembagaan dan infrastruktur pendukung diplomasi sehingga seluruh modalitas diplomasi Indonesia dapat bekerja secara lebih andal dan terkoordinasi.
Rini menyampaikan bahwa penyesuaian rancangan peraturan bertujuan mengakomodasi sejumlah kebutuhan strategi, kemudian penguatan pengaturan terkait Atase Pertahanan dan Atase Teknis, serta penyesuaian tugas dan fungsi Perwakilan RI agar lebih relevan dengan tantangan aktual diplomasi.
Selain itu, penyesuaian tidak dapat dilepaskan dari dinamika nasional dan global yang terus berkembang.
Keanggotaan Indonesia dalam berbagai organisasi internasional semakin meningkat, diikuti tuntutan reformasi birokrasi, implementasi Undang-Undang ASN, Undang-Undang Pelayanan Publik, serta kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Seluruh perkembangan ini menuntut organisasi dan tata kerja Perwakilan RI yang lebih adaptif, terintegrasi, dan selaras dengan agenda reformasi tata kelola pemerintahan," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PANRB yang memberikan dukungan terhadap kerja-kerja di Kementerian Luar Negeri.
Kementerian Luar Negeri bertugas melakukan penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, peningkatan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia, serta penguatan infrastruktur diplomasi.
Penguatan organisasi, menurut Sugiono, menjadi hal penting mengingat Indonesia banyak terlibat dalam keanggotaan organisasi-organisasi internasional, seperti BRICS.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
