Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq telah resmi meluncurkan Environmental Geospatial Information System (EGIS), platform nasional untuk pengelolaan Informasi Geospasial Tematik (IGT) lingkungan hidup.
"EGIS memastikan data lingkungan hidup akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, fondasi yang kita butuhkan untuk mengendalikan pembangunan dan melindungi generasi mendatang," kata Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif dalam pernyataan yang terkonfirmasi dari Jakarta, Rabu.
Hanif menyebut peluncuran EGIS sekaligus memperlihatkan komitmen KLH/BPLH dalam mewujudkan Satu Data Lingkungan Hidup yang terintegrasi, akurat, dan dapat diakses untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.
EGIS sendiri secara resmi telah diluncurkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tata Lingkungan 2025 yang diadakan di Tangerang, Selasa (25/11). Ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara KLH dan Badan Informasi Geospasial (BIG) serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Nota kesepahaman itu mengatur sinkronisasi data geospasial, peningkatan kualitas IGT, serta kolaborasi teknis untuk integrasi data meteorologi, klimatologi, dan geofisika ke dalam perencanaan tata lingkungan
Dalam kesempatan itu Hanif menekankan bahwa penguatan data geospasial melalui EGIS akan memperbaiki kualitas perumusan kebijakan, pengawasan lingkungan, dan pengendalian pembangunan.
Ia menyoroti perlunya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha agar data lingkungan hidup menjadi dasar yang kuat bagi pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan jangka panjang.
EGIS dirancang sebagai pusat pengelolaan, analisis spasial, dan penyajian IGT lingkungan hidup. Sistem itu telah mengintegrasikan 71 jenis IGT yang terdiri dari 31 IGT eksisting dan 40 usulan baru. Serta menyediakan fitur utama seperti Peta Interaktif, Analisis Spasial, Tata Kelola IGT, dan layanan berbagi data berbasis API.
Implementasi EGIS juga merupakan langkah operasional dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BIG Muh Aris Marfai menyatakan apresiasi atas inisiatif KLH/BPLH dalam memperkuat tata kelola peta dan IGT lingkungan hidup, serta kesiapan BIG untuk mendukung sinkronisasi standar geospasial lintas kementerian dan lembaga.
"Saat ini KLH/BPLH yang didorong terus oleh Bapak Menteri LH dalam pengelolaan peta atau informasi geospasial sudah sangat bagus, dan para pakar lingkungannya memiliki literasi yang cukup tinggi terkait geospasial, tentu ini memudahkan kami dalam berkomunikasi dan berdiskusi ke depannya," ujar Muh Aris Marfai.
Memiliki pernyataan serupa, Kepala BMKG Teuku Faishal Fathani menyatakan dukungan BMKG dalam penyediaan data meteorologi dan klimatologi yang krusial untuk mitigasi risiko dan perencanaan tata lingkungan yang adaptif terhadap perubahan iklim.
"Kami akan mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup di Indonesia, kolaborasi ini semoga dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dalam melindungi lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat," demikian Teuku Faishal Fathani.
Baca juga: KLH cek kesiapan dan kelayakan pembangunan PSEL Tangsel
Baca juga: KLH periksa kepala daerah Bandung Raya terkait pencemaran lingkungan
Baca juga: KKP perkuat tata kelola data geospasial dorong layanan publik akurat
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
