Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera menegaskan terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan penyediaan hunian tetap (huntap) sebagai prioritas utama pemulihan warga terdampak bencana di Kabupaten Pidie Jaya.
“Hunian tetap ini prosesnya melibatkan pemerintahan daerah, dan ... pasti saya akan kejar bupati semua, gubernur saya pasti akan kejar (penyiapan datanya),” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Menurut Tito, percepatan pembangunan huntap penting agar warga yang rumahnya rusak berat atau hilang segera memperoleh kepastian tempat tinggal. Ia menjelaskan, proses pembangunan melibatkan pemerintah daerah (Pemda), terutama dalam memastikan validitas data penerima bantuan.
Ia menekankan bahwa ketepatan dan kelengkapan data dari Pemda menjadi faktor penentu percepatan pembangunan huntap.
“Yang menjadi kunci untuk huntap, karena Pak Bupati bilang, ‘Tolonglah bangunkan huntap secepat mungkin’. Kecepatan membangun huntap itu nomor satu adalah data dari Pemda. Ini harus ditanya satu per satu warga ini,” jelasnya.
Selain huntap, Tito juga menyoroti percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jembatan penghubung yang rusak akibat bencana.
Ia mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) terkait pembangunan jembatan permanen dua jalur guna memperlancar mobilitas warga dan distribusi logistik.
Terlebih, jalur daerah setempat merupakan akses yang menghubungkan Kota Medan dengan Banda Aceh dan kerap dilalui truk-truk berukuran besar, sehingga membutuhkan konstruksi yang kuat dan andal.
“Menteri PU saya udah kontak tadi dan juga petugas PU. Menteri PU sampaikan sama saya … tadi barusan setengah jam lalu kontak-kontakan, dia bangun jembatan (permanen) di sebelahnya jembatan sementara yang roboh itu,” kata Tito.
Di sisi lain, ia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan, seperti rumah warga yang masih terdampak lumpur serta sekitar 1.500 hektare sawah yang belum pulih. Pemerintah juga mempertimbangkan langkah jangka panjang berupa pembangunan sabo dam dan penguatan tanggul untuk mengurangi risiko banjir susulan.
Melalui koordinasi lintas kementerian dan dukungan Pemda, Tito berharap percepatan pembangunan infrastruktur dan huntap dapat berjalan efektif sehingga pemulihan di Aceh, khususnya Pidie Jaya, berlangsung menyeluruh serta memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak.
Baca juga: Mendagri: Sejumlah masalah masih perlu ditangani dalam pemulihan Aceh
Baca juga: Mendagri: Jembatan Krueng di Tingkeum Bireuen rampung Juli 2026
Baca juga: Mendagri: Presiden kerahkan kekuatan percepat perbaikan pascabencana
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
