Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat untuk membahas berbagai perkembangan penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera.
"Intinya adalah kita membaca atau memetakan situasi saat ini, setelah tanggap darurat beberapa daerah ada yang sudah selesai, ada juga yang masih melanjutkan tanggap darurat untuk 15 hari ke depan," kata Tito di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Kamis.
Pertemuan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto yang resmi menugaskan Mendagri sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Pejabat yang hadir dalam pertemuan tersebut, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya serta Wakil Ketua Satgas Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon.
Tito mengungkapkan forum tersebut juga sebagai upaya untuk memetakan langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Mendagri menyampaikan dari 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, sebagian besar daerah telah menunjukkan kemajuan signifikan.
Pemulihan ditandai dengan berfungsinya roda pemerintahan daerah, pulihnya konektivitas jalan utama, kembalinya layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan serta mulai bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat.
Kendati demikian, ia menyadari masih terdapat sejumlah daerah yang membutuhkan perhatian khusus agar mampu segera pulih. Di Provinsi Aceh, kata dia, dari 18 kabupaten/kota terdampak, 11 daerah dinyatakan telah berangsur normal. Sementara, tujuh lainnya masih menjadi fokus penanganan lanjutan.
Kondisi serupa juga terjadi di Sumut dan Sumbar. Meski mayoritas daerah terdampak telah memasuki fase pemulihan, tetapi beberapa wilayah tertentu di dua provinsi tersebut tetap mendapat perhatian khusus sesuai tingkat dampak bencana.
Mendagri menegaskan pemerintah terus memastikan pemulihan infrastruktur dasar, khususnya jaringan jalan nasional, provinsi hingga kabupaten/kota.
Hampir seluruh ruas jalan nasional di tiga provinsi tersebut telah kembali terhubung. Sementara perbaikan jalan non-nasional terus dikerjakan secara bertahap oleh Kementerian PU bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah (pemda).
Pada sektor pelayanan dasar, Mendagri memastikan seluruh rumah sakit umum daerah di kabupaten/kota terdampak telah kembali beroperasi. Pemerintah pusat juga terus mendukung pemulihan fasilitas kesehatan, pendidikan serta sarana pemerintahan hingga tingkat desa agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
Terkait penanganan pengungsi, Mendagri menekankan pentingnya percepatan pendataan rumah rusak sebagai dasar penyaluran bantuan stimulan perumahan. Pemerintah meminta daerah agar segera menyampaikan data secara bertahap tanpa menunggu seluruh pendataan selesai.
"Yang ada dulu dikumpulkan, jadi kita istilahnya datanya data bergelombang, data bertahap,” kata Mendagri.
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemulihan, Satgas akan membentuk posko nasional di Jakarta dan Banda Aceh yang berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengendalian, dan informasi.
Posko tersebut juga akan menjadi media center untuk menyampaikan perkembangan penanganan pascabencana secara berkala kepada publik.
"Kami akan berangkat ke Aceh untuk melakukan rapat koordinasi yang lebih teknis lagi, saya juga nanti akan ke Sumatera Utara dan Sumatera Barat," tuturnya.
Baca juga: Pimpin Satgas, Mendagri fokus tangani bencana Sumatera
Baca juga: Seskab hadiri rapat Mendagri bahas rehabilitasi pascabencana Sumatera
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
