Banda Aceh (ANTARA) - Sejumlah mahasiswa dari gerakan anak muda pembela tanah Aceh (Gampata) melakukan aksi damai ke DPR Aceh menuntut percepatan penanganan bencana oleh Pemerintah Aceh yang dinilai masih lamban karena masih banyak masyarakat terdampak belum tertangani secara baik.
"Sampai hari ini sudah empat bulan lebih bencana, tetapi masyarakat masih sangat merasakan dampaknya," kata Koordinator Lapangan, Syahputra Ariga, di Banda Aceh, Senin.
Ariga mengatakan, aksi mereka hari ini di DPRA sebagai lanjutan dari unjuk rasa sebelumnya di kantor Gubernur Aceh terkait tuntutan percepatan penanganan bencana serta transparansi dalam pengelolaan anggarannya.
Kepada DPR Aceh, merasa meminta agar parlemen Aceh ini dapat memanggil pemerintah Aceh untuk membuka secara transparan dokumen pelaksanaan bencana, mulai dari perencanaan hingga realisasi.
Kemudian, membuka nama-nama relawan yang direkrut dan diberi uang makan dan uang lelah secara transparan, serta membuka dokumen belanja 650 ribu ton logistik secara lengkap kepada publik. Serta terkait pemotongan TPP ASN pemerintah Aceh 2026 sebesar 16,87 persen.
"Lalu, kami meminta pemerintah menyampaikan kepada publik rencana penggunaan dana TKD (transfer ke daerah) dari pemerintah pusat sebesar Rp1,6 triliun," ujarnya.
Baca juga: Menteri PU: SPAM Lampahan aliri air bersih hingga Huntara Bener Meriah
Dirinya menegaskan, tuntutan ini disampaikan mengingat masih banyak daerah seperti di Kabupaten Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Tengah dan Aceh Tamiang, Pidie Jaya yang masih cukup merasakan dampak bencana.
Menurutnya, masih banyak kebutuhan dasar ataupun fasilitas dasar masyarakat belum terpenuhi, dan masih banyak infrastruktur seperti jalan dan jembatan tak kunjung diperbaiki, artinya mereka masih ada yang terisolir.
"Kita akan terus menyampaikan dan memperjuangkan hal ini sampai ada tindakan nyata dari pemerintah Aceh," katanya.
Selain itu, dalam aksi ini, mereka juga mempertanyakan alasan pemotongan dana JKA (jaminan kesehatan Aceh) dari sebelumnya Rp253 miliar menjadi Rp100 miliar dan rencana pembangunan rumah dhuafa yang kini tersisa 1.000 unit dari awalnya 2.000 unit.
"Kita berharap pemerintah Aceh dapat membenahi segala persoalan ini dan dapat meningkatkan kualitas kinerjanya, serta betul-betul hadir sebagai ujung tombak kepentingan masyarakat," kata Ariga.
Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua DPR Aceh, Ali Basrah saat menemui massa mengatakan aspirasi para mahasiswa ditampung terlebih dahulu untuk kemudian dibahas sesuai mekanisme tata tertib DPRA.
"Nanti akan kita bawa apa yang disampaikan, diawali dengan rapat pimpinan DPRA kita bakal mendiskusikan bagaimana langkah dan mekanismenya," katanya.
Dirinya menekankan, semua pihak ingin Aceh tetap stabil, aman dan nyaman. Karena semua tidak ingin muncul masalah baru pasca bencana besar yang telah membuat masyarakat menderita.
"Kita ingin menyelesaikan pascabencana, pemulihan, rehab dan rekon bisa cepat. Sehingga masyarakat kita bisa merasakan pelayanan pemerintah Aceh," demikian Ali Basrah.
Baca juga: Bappenas pastikan penyesuaian dana rehabilitasi pascabencana Sumut
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
