Serang (ANTARA) - Lingkar Studi Feminis (LSF) menilai peringatan Hari Kartini semestinya tidak lagi didominasi oleh perayaan seremonial, melainkan harus berfokus pada perumusan kebijakan konkret yang memperluas akses bagi kaum perempuan di berbagai sektor.
Aktivis perempuan Banten sekaligus pendiri LSF, Eva Nurcahyani, di Serang, Selasa, menegaskan bahwa refleksi perjuangan RA Kartini harus diwujudkan dalam program nyata, bukan sekadar simbol budaya seperti lomba busana kebaya atau memasak yang dinilai jauh dari substansi emansipasi.
"Momentum Hari Kartini harusnya dimanfaatkan untuk melahirkan kebijakan yang berpihak pada perempuan," ujar Eva.
Menurut Eva, semangat Kartini dalam memperjuangkan pendidikan di tengah keterbatasan sosial perlu diterjemahkan pemerintah daerah melalui penyediaan peluang kerja, perluasan akses pendidikan, hingga layanan kesehatan khusus perempuan.
Baca juga: Akademisi: Hari Kartini dorong peran ibu tangkal disinformasi
Ia menyoroti tantangan beban ganda yang masih dihadapi perempuan, yakni tanggung jawab di ranah publik sekaligus peran domestik sebagai ibu rumah tangga. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan dukungan kebijakan yang sensitif gender.
"Pemerintah daerah harus menghadirkan program cek kesehatan gratis khusus perempuan sebagai bagian dari peringatan Hari Kartini," katanya.
Eva juga mengkritisi ketimpangan dalam program Keluarga Berencana (KB) yang mayoritas bebannya masih ditanggung perempuan. Ia mendorong pemerintah daerah di Banten untuk lebih peka terhadap akses layanan kesehatan reproduksi yang adil bagi semua pihak.
Di sektor pendidikan, Eva menyayangkan masih adanya perempuan di Banten yang putus sekolah akibat paradigma lama yang lebih mengutamakan pernikahan. Menurutnya, negara wajib menjamin pendidikan yang setara untuk memutus rantai ketimpangan tersebut.
Baca juga: Hari Kartini, SIG jamin kesempatan yang adil dan setara bagi karyawan
"Jika Hari Kartini dimaknai dengan kepekaan, pemerintah semestinya mampu merumuskan kebijakan yang lebih progresif," jelasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa identitas Hari Kartini yang lekat dengan kebaya dan aktivitas domestik merupakan warisan politik "ibuisme" masa lalu. Hal ini dinilai cenderung mendomestikasi peran perempuan sehingga nilai daya juang dan aspirasi asli Kartini sering kali terlupakan.
Ia berharap Pemerintah Daerah di Banten menjadikan momentum ini sebagai waktu evaluasi untuk menghadirkan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan gender agar perjuangan Kartini terus berlanjut secara nyata.
Baca juga: Hari Kartini, KI hadirkan sederet perempuan pemimpin dalam Deep Dialog
Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
