Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mempertanyakan motif pengendapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebesar Rp14,6 triliun di perbankan.
"Sejak 2020, saya sudah berkali-kali mengingatkan, jangan terlalu ‘asik’ menaruh uang daerah di deposito. Uang publik seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan tidur di bank," kata Lukman di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, pengendapan dana APBD DKI Jakarta sebesar Rp14,6 triliun di perbankan itu semestinya tidak terjadi.
Dia mengingatkan dana yang mengendap besar berpotensi menimbulkan pertanyaan serius mengenai motif kebijakan tersebut.
"Apakah ini murni alasan teknis atau ada kepentingan di luar publik? Ini harus dijelaskan secara terbuka," ujar Lukman.
Dia juga menyoroti potensi hubungan yang tidak sehat antara pejabat pengelola keuangan daerah dan pihak bank penerima deposito.
Oleh karena itu, dia mendesak agar Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) menjelaskan jika penempatan dana itu merupakan perintah langsung dari Gubernur DKI Jakarta atau inisiatif internal.
"Sebagai Kepala BPKD, pejabat yang bersangkutan harus memastikan uang daerah bekerja untuk rakyat, bukan tidur di deposito. Di bank mana saja dana Rp14,6 triliun itu ditempatkan? Dalam bentuk apa? Berapa bunganya dan ke mana dialokasikan hasil bunganya?," tanya Lukman.
Baca juga: Cegah dana mengendap, Pramono percepat lelang proyek di Jakarta
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebutkan dana mengendap yang dimiliki Pemprov DKI sebesar Rp14,6 triliun akan digunakan untuk membayar proyek-proyek pembangunan di ibu kota pada akhir 2025.
“Itu betul 1000 persen (dana mengendap), bukan 100 persen lagi, 1000 persen. Tetapi memang Jakarta ini, pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Itulah yang kita persiapkan untuk pembayaran-pembayaran di akhir November dan Desember ini,” jelas Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (22/10).
Dia mencontohkan pada akhir 2023, dana yang mengendap di bank sekitar Rp16 triliun, dan pada 2024 sebesar Rp18 triliun.
Akan tetapi, dia memastikan dana tersebut digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pembayaran berbagai pembangunan di Jakarta.
Baca juga: Pramono sebut dana mengendap akan dipakai untuk proyek akhir tahun
Baca juga: Wagub Rano sebut setiap daerah punya dana mengendap di bank
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
