Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq meminta pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di kawasan Timur Tengah untuk mengambil langkah darurat guna melindungi ribuan jemaah umrah asal Indonesia.
“Keselamatan dan perlindungan WNI harus menjadi prioritas utama. Negara wajib hadir memastikan mereka dalam kondisi aman, mendapatkan logistik yang cukup, serta kepastian informasi,” ujar Maman dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.
Ia menyampaikan pernyataan tersebut usai serangan Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran yang memicu penutupan wilayah udara di sekitar zona konflik, dan mengakibatkan tertahannya jemaah di berbagai bandara transit.
Lebih lanjut dia meminta koordinasi lintas sektoral yang intensif antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Haji dan Umrah, dan Kementerian Perhubungan.
Menurut dia, koordinasi tersebut diperlukan untuk menyusun skema mitigasi konkret. Misalnya mulai dari pengalihan rute penerbangan hingga penyediaan akomodasi sementara bagi jemaah terlantar di negara transit.
“Kami meminta pemerintah melakukan langkah mitigasi cepat. Mulai dari pendataan jemaah terdampak, penyediaan akomodasi hingga skema pemulangan yang aman jika situasi memungkinkan. Jangan sampai jemaah dibiarkan tanpa kepastian di bandara,” katanya.
Sementara itu, dia juga menekankan adanya pusat informasi resmi satu pintu untuk mencegah kepanikan keluarga para jemaah di Indonesia.
Oleh sebab itu, dia mengingatkan pemerintah agar aktif memberikan perkembangan informasi secara berkala kepada masyarakat agar tidak terjebak informasi hoaks di media sosial.
“Pemerintah harus menjadi rujukan utama informasi dalam situasi krisis ini. Jangan sampai keluarga jemaah mendapatkan informasi dari sumber yang tidak valid,” ujarnya.
Selain itu, dia mengimbau penyelenggara ibadah umrah agar aktif berkoordinasi dengan KBRI untuk memastikan pendampingan terhadap jemaah.
Sementara untuk para jemaah, dia mengajak mereka untuk tetap tenang dan mengikuti instruksi otoritas setempat maupun perwakilan RI di negara tempat mereka terlantar.
“Kami berharap jemaah umrah tetap tenang, dan memprioritaskan keselamatan diri,” katanya.
Ia memastikan Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal perkembangan situasi ini hingga seluruh WNI dipastikan berada dalam posisi aman.
Pada kesempatan berbeda, Kementerian Haji dan Umrah menyatakan memantau secara ketat kondisi para jemaah di Arab Saudi menyusul serangan AS-Israel terhadap Iran.
Berdasarkan laporan melalui Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH), tercatat sekitar 58.873 orang peserta umrah Indonesia masih berada di Arab Saudi.
Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah mengimbau calon jemaah umrah untuk menunda keberangkatannya.
Sebelumnya, Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026.
Pada kesempatan berbeda, Presiden AS Donald Trump menyatakan militer AS telah memulai operasi tempur besar-besaran di Iran.
Salah satu serangan AS dengan Israel berupa tujuh roket yang menghantam Teheran dan dekat dengan kediaman Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Kemudian, Iran meluncurkan serangan roket terhadap Israel, dan sejumlah target lain di Qatar, Uni Emirat Arab hingga Bahrain.
Adapun Kementerian Luar Negeri RI mengatakan Presiden Prabowo Subianto siap bertolak ke Iran untuk memfasilitasi dialog demi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif.
Pada 1 Maret 2026, pihak pemerintah Iran mengonfirmasi tewasnya Ali Khamenei, dan menyatakan masa berkabung 40 hari serta libur kerja selama seminggu.
Baca juga: Kebakaran panti jompo, anggota DPR dorong reformasi standar keamanan
Baca juga: Kementerian Haji fokus kesehatan jamaah hingga koordinasi daerah
Baca juga: DPR paparkan sejumlah evaluasi utama penyelenggaraan ibadah haji 2024
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
