Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta petugas untuk tegas dalam menertibkan "Pak Ogah" karena praktik pengaturan lalu lintas ilegal tersebut bukan hanya memperparah kemacetan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengendara.
"Kita menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait keberadaan 'Pak Ogah' yang berdiri di tengah jalan, memaksa mengatur arus kendaraan tanpa kewenangan dan tanpa standar keselamatan," kata Kenneth di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, kemacetan Jakarta yang kian parah tak hanya dipicu oleh padatnya volume kendaraan, tetapi juga oleh maraknya keberadaan "Pak Ogah" di sejumlah persimpangan dan putaran balik jalan di Jakarta, salah satunya di wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
Kenneth menyatakan bahwa fenomena "Pak Ogah" bukan lagi sekadar persoalan sosial biasa, tetapi sudah masuk dalam kategori gangguan ketertiban umum yang berdampak langsung pada keselamatan pengendara serta kelancaran arus lalu lintas.
Bang Kent sapaan akrab Hardiyanto Kenneth menjelaskan bahwa tindakan "Pak Ogah" yang kerap menghentikan kendaraan secara tiba-tiba, memberi isyarat yang tidak sinkron dengan lampu lalu lintas, hingga memaksa pengendara memberi uang, justru memperparah kemacetan yang sudah menjadi persoalan kronis di Jakarta.
Baca juga: Satpol PP Jakbar jaring puluhan "Pak Ogah" di Cengkareng
"Alih-alih membantu mengurai kemacetan, praktik ini sering kali justru memperlambat arus kendaraan. Di beberapa titik, keberadaan mereka menimbulkan bottleneck atau penyempitan arus karena pengendara menjadi ragu dan tidak nyaman saat melintas," ujarnya.
Kent menegaskan bahwa pengaturan lalu lintas merupakan kewenangan resmi aparat seperti Dinas Perhubungan dan Kepolisian, yang memiliki pelatihan serta tanggung jawab hukum.
Ketika fungsi tersebut diambil alih oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi maupun perlindungan hukum, maka potensi konflik dan kecelakaan menjadi sangat besar.
Untuk itu Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengambil langkah tegas, namun tetap humanis dalam menangani persoalan ini.
Ia pun memberikan beberapa solusi, antara lain yaitu penertiban rutin dan terukur yang dilakukan Satpol PP bersama Dinas Perhubungan untuk patroli rutin di titik-titik rawan yang sering dijadikan lokasi praktik "Pak Ogah", terutama di putaran balik, persimpangan tanpa lampu, dan akses jalan protokol.
Kemudian optimalisasi rekayasa lalu lintas, banyaknya "Pak Ogah" muncul karena adanya celah sistem lalu lintas yang tidak tertata, seperti U-turn liar atau persimpangan tanpa pengaturan jelas. Pemprov perlu mengevaluasi desain jalan dan menambah rambu, barrier atau petugas resmi di titik krusial.
Selain itu pendekatan sosial dan pembinaan, karena penertiban tidak cukup hanya dengan razia. Pemerintah harus mendata dan mengarahkan mereka ke program pembinaan, pelatihan kerja, atau program padat karya agar memiliki alternatif penghasilan yang legal dan lebih aman.
Pengendara juga perlu diedukasi untuk tidak memberikan uang kepada "Pak Ogah" karena praktik tersebut justru memperkuat keberadaan mereka di jalanan.
Baca juga: Polisi tangkap 6 "Pak Ogah" karena pungli di "exit" Tol Rawa Buaya
Baca juga: Pramono larang "Pak Ogah" atur lalu lintas di TB Simatupang
Kent menekankan, bahwa Jakarta sebagai kota metropolitan harus menjamin keamanan dan kenyamanan seluruh pengguna jalan.
"Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Tidak boleh ada pembiaran terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan kemacetan. Pemerintah harus hadir dengan solusi konkret, tegas, tetapi tetap memperhatikan aspek kemanusiaan," katanya.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
