Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad menyebut usulan tambahan anggaran untuk sektor perpustakaan merupakan investasi jangka panjang, dimana hal tersebut menjadi upaya melahirkan generasi penerus berdaya saing global dan berintegritas.
Habib Syarief di Jakarta, Jumat, menyatakan dukungan penuh terkait usulan tambahan anggaran yang diajukan Perpustakaan Nasional (Perpusnas).
Menurutnya, pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap penguatan dan pengembangan literasi.
Baca juga: Perpusnas: Usulan penambahan anggaran perkuat peningkatan literasi
"Sebelumnya, Perpusnas memperbaiki usulan tambahan anggaran Pagu Indikatif ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kementerian Keuangan, semula Rp204,04 miliar menjadi Rp357,77 miliar untuk penguatan layanan, transformasi digital, dan ekosistem literasi," katanya.
Usulan penambahan anggaran ini ditujukan, terutama untuk memperluas akses membaca bagi masyarakat yang berada di daerah pinggiran, kelompok-kelompok yang sangat rentan. Total anggaran yang dibutuhkan Perpusnas pada 2026 sebesar Rp725,50 miliar.
Dia menilai kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pengembangan institusi perpustakaan, penambahan kuantitas dan kualitas koleksi buku, serta peningkatan kapasitas pustakawan, tidak boleh direduksi maknanya sekadar sebagai beban pengeluaran bagi negara.
"Oleh karena itu, sebuah keniscayaan bagi pemerintah untuk memberikan perhatian penuh terhadap postur anggaran Perpusnas," katanya.
Menurut dia, sangat disayangkan apabila di kemudian hari, program-program esensial yang menyentuh langsung denyut nadi kecerdasan masyarakat, seperti pemerataan distribusi buku ke pelosok daerah atau pelatihan literasi, harus terhambat, menyusut, atau bahkan menghilang akibat kebijakan rasionalisasi anggaran.
Baca juga: Perpusnas naikkan usulan anggaran jadi Rp357,77 M perluas akses baca
Baca juga: Perpusnas ajukan tambahan angggaran Rp644 miliar pada 2026
Legislator asal Dapil Jawa Barat I itu mengatakan semua pihak harus memiliki kesadaran kolektif bahwa memangkas anggaran perpustakaan sama halnya dengan memadamkan cahaya masa depan bangsa kita sendiri.
Dia menyoroti isu ketimpangan informasi yang masih dihadapi Indonesia. Buku-buku berkualitas dan fasilitas literasi modern sering kali berpusat secara eksklusif di kota-kota metropolitan, khususnya di Pulau Jawa.
"Sementara anak-anak bangsa yang menetap di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih harus bergulat dengan kelangkaan bahan bacaan. Sentralisasi pengetahuan ini merupakan sebentuk ketidakadilan sosial yang mencederai amanat konstitusi," tegasnya.
Oleh karena itu, katanya, semua pihak perlu memastikan bahwa Indonesia terus bertumbuh tidak hanya dengan jembatan beton yang kokoh, tetapi juga dengan jembatan ilmu pengetahuan yang menghubungkan setiap anak bangsa dengan cita-cita luhurnya.
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
