Jakarta (ANTARA) - Respons Presiden RI Prabowo Subianto terhadap pidato politik Agus Harimurti Yudhoyono menunjukkan bahwa perbedaan pandangan di dalam pemerintahan tidak selalu harus berakhir dengan keretakan politik.
Pada puncak perayaan HUT ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena, Jakarta, Rabu (9/9), di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua DPR Puan Maharani, dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo memilih mengapresiasi pidato AHY yang beberapa hari sebelumnya memunculkan tafsir sebagai kritik terhadap pemerintah.
Akhir pekan lalu, AHY dalam pidatonya menyinggung sejumlah persoalan, mulai dari kekuasaan yang memiliki batas waktu, netralitas TNI-Polri dan aparatur sipil negara, supremasi hukum, hingga kondisi ekonomi masyarakat.
Pidato tersebut kemudian dibaca dengan tafsir politik yang beragam oleh berbagai kalangan, baik politisi maupun pengamat politik. Ada yang mengaitkannya dengan kemungkinan langkah putra SBY menuju Pilpres 2029, ada pula yang melihat mulai munculnya kekuatan politik yang bersiap menghadapi kontestasi berikutnya.
Namun respons Presiden Prabowo, alih-alih membantah atau menganggap pidato tersebut sebagai ancaman bagi pemerintahannya, justru mengatakan bahwa kritik dan koreksi perlu diterima dalam kehidupan demokrasi.
Prabowo menyebut pidato AHY disampaikan secara sistematis dan tegas. Menurut dia, negara yang memilih demokrasi harus mampu menerima kritik dari sesama kekuatan politik.
Pernyataan itu sekaligus memperlihatkan bahwa kritik tidak selalu harus dijawab dengan kecurigaan, apalagi dengan tuduhan bahwa pihak yang menyampaikannya sedang membangun oposisi.
Dalam politik, terutama di dalam koalisi besar, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang sulit dihindari. Setiap partai memiliki sejarah, basis pemilih, kepentingan organisasi, dan perhitungan politik masing-masing. Kesamaan posisi dalam pemerintahan tidak otomatis menghapus seluruh perbedaan tersebut.
Respons tersebut kemudian diarahkan Prabowo pada hubungan personal dan perjalanan politiknya dengan SBY. Keduanya sama-sama merupakan purnawirawan jenderal TNI yang memilih masuk ke politik melalui partai dan Pemilu.
Prabowo bahkan mengakui bahwa dirinya "menyontek" langkah SBY dalam membangun kekuatan politik. Meski ia mengenangnya sebagai empat kekalahan dalam kontestasi presiden sebelum akhirnya berhasil di Pilpres 2024.
Pengalaman tersebut menjadi alasan Prabowo melihat Demokrat bukan semata-mata dari posisi politiknya saat ini. Partai yang dipimpin AHY itu pernah berada di luar pemerintahan selama sembilan tahun empat bulan pada dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, sebelum AHY masuk kabinet pada Februari 2024.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, sebelumnya menggambarkan posisi Demokrat selama berada di luar pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang. Kritik dan masukan tetap diberikan secara konstruktif. Pemerintah didukung ketika kebijakannya dinilai tepat dan dikritik ketika dianggap keliru.
Posisi seperti itu juga pernah dijalani PDI Perjuangan ketika SBY menjadi presiden selama dua periode. Pergantian posisi antara menjadi partai pemerintah dan berada di luar pemerintahan merupakan bagian dari dinamika demokrasi, selama perbedaan politik tetap disalurkan melalui mekanisme yang berlaku.
Dalam sistem demokrasi, fungsi partai politik bukan cuma kendaraan untuk memenangi pemilu, tapi tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, mengawasi jalannya pemerintahan, dan memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa batas. Dengan begitu, kritik dari partai yang berada di dalam koalisi pun tidak semestinya langsung dianggap sebagai pembangkangan.
Baca juga: Prabowo sebut kritik AHY bagian penting dalam demokrasi
Baca juga: Pidato soal kekuasaan ramai ditafsirkan, AHY beri penjelasan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
