Bandung (ANTARA) - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menekankan, sektor pariwisata harus menjadi fokus pembangunan dari pemerintah yang terkategori kelas satu, utama atau prioritas, karena potensi besar yang dimiliki sektor ini.
"Saya berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap pariwisata ini, bukan menjadi second class, third class. Jadi bagaimana pariwisata ini menjadi sumber devisa kita yang terbesar. Karena penghasilan pariwisata ini enggak main-main loh sebenarnya," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty selepas kunjungan kerja spesifik di Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NHI Bandung, Selasa.
Evita menekankan pariwisata ke depan harus menjadi sektor andalan negara karena potensinya yang besar. Dia mencontohkan bagaimana negara-negara timur tengah yang melakukan peralihan sektor utama ekonomi negara dari sumber daya alam seperti minyak, ke sektor pariwisata yang lebih berkelanjutan.
"Kenapa? karena mereka sadar sumber daya alamnya itu lama-lama habis. Nah yang bisa sustainable ini apa? Ya pariwisata. Bayangin aja Uni Emirat Arab sekarang menggerakkan apa? Jawabnya pariwisata, bahkan sampai bangun Casino lho ya. Tujuannya bagaimana caranya untuk menyerap wisatawan datang ke negaranya," kata dia.
Hal ini, lanjut dia, menunjukkan secara global, negara-negara memandang pariwisata sebagai sesuatu yang penting, bahkan oleh negara yang minim potensi alam untuk destinasi wisata seperti di timur tengah.
Karenanya, Indonesia sudah selayaknya sangat konsentrasi membangun sektor pariwisata dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya.
"Yang gak punya apa-apa bisa konsentrasi. Nah kita udah punya semuanya, laut ada, gunung ada, apa yang kita nggak punya? Kita wisata alam ada, wisata buatan juga ada gitu banyak sekali sehingga harus jadi prioritas," ujarnya.
Yang harus jadi konsern nasional, lanjut dia, adalah soal aksesibilitas, keamanan, promosi, hingga soal tarif akomodasi. Dia mencontohkan saat libur panjang, Bali yang merupakan destinasi andalan tidak memiliki okupansi yang tinggi.
Dari informasi yang didapatkannya, Bali kini tidak lagi kompetitif sebagai destinasi wisata, khususnya bagi wisatawan dalam negeri yang akhirnya memilih ke luar negeri karena tiket pesawat dan hotel yang harganya sama atau bahkan lebih murah.
"Kita dulu bertanya ke mana orang-orang, kok Bali gak penuh seperti biasanya, taunya ke luar negeri. Kita tahu, harga tiket pesawat ke sana mahal, lalu hotel kalau peak season itu harganya tinggi tidak lagi adfordable bagi masyarakat. Lalu kalau ngelihat sosmed promosi daripada wisata luar negeri baik medical, atau alamnya luar biasa mereka. Dan ketika lihat harga, aduh kok murah banget, masyarakat akhirnya berpikir mending sekalian wisata ke luar negeri. Nah ini harus jadi konsern nasional," ucapnya.
Di sisi lain, yang harus jadi sorotan juga, tambah dia, adalah penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam bidang kepariwisataan yang menurutnya bisa dilakukan melalui universitas atau politeknik kepariwisataan.
Karenanya, lanjut dia, Komisi VII DPR telah mengusulkan aspek-aspek kepariwisataan masuk ke kurikulum formal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) agar diterapkan di berbagai universitas, khususnya yang super prioritas dalam pariwisata.
"Tentu terutama di daerah-daerah pariwisata yang memang sudah mendedikasikan pariwisata sebagai super prioritas, destinasi wisata prioritas, itu tentunya harus memiliki SDM-SDM yang benar-benar mumpuni dan memiliki kompetensi. Karena untuk mengimpor dari Bandung ke sana kan cukup sulit sehingga di daerah super prioritas yang ditentukan oleh Bappenas," ucapnya menambahkan.
Baca juga: Menpar: GWB dilakukan bertahap di lima destinasi Super Prioritas
Baca juga: Otorita sebut IKN terima kunjungan wisatawan hingga 5.000 per hari
Baca juga: Wakil Ketua MPR minta Bali terapkan pariwisata berkelanjutan
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
