Komisi IV cari masukan untuk revisi RUU Pangan ke pemerintah China

5 hours ago 4

Beijing (ANTARA) - Komisi IV DPR RI mencari masukan dan contoh keberhasilan penerapan sistem penyediaan pangan di China terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

"Kami Komisi IV sedang melakukan kunjungan kerja ke China, kenapa China? Karena keberhasilan-keberhasilan China di bidang pertanian ini perlu kita pelajari dan mungkin ada peraturan-peraturan mereka yang bisa membantu kami dalam menyusun undang-undang supaya bisa bermanfaat lah buat masyarakat pertanian kita," kata Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto di Beijing kepada ANTARA pada Jumat (23/5).

Sebanyak 18 orang anggota Komisi IV DPR dan juga mitra-mitra Komisi IV melakukan kunjungan kerja ke Beijing, China selama sepekan. Salah satu agenda dalam kunjungan tersebut adalah bertemu dengan Komite Urusan Pertanian dan Pedesaan dari Kongres Rakyat Nasional China (NPC).

Dalam pertemuan dengan NPC, Komisi IV DPR RI bertemu dengan Wakil Ketua Komite Urusan Pertanian dan Pedesaan NPC Fan Xiaojun, Anggota Komite Urusan Pertanian dan Pedesaan NPC Wang Xiaoming, Anggota Komite Urusan Pertanian dan Pedesaan NPC Wei Houkai serta pejabat terkait lainnya.

"Kami sudah minta masukan-masukan dan tadi sudah bertemu dengan wakil 'chairman agriculture' yang berhubungan dengan pertanian.
Saya rasa ini masukan-masukan ini cukup banyak dan mungkin nanti kita akan ada tim kecil yang bisa mempelajari undang-undang mereka apa yang bisa kita ambil dari sini, tentunya disesuaikan dengan keadaan di Indonesia," tambah Titiek.

Meski tidak merinci hal utama yang dibicarakan dengan NPC, tapi Titiek menyebut Komisi IV lebih cocok untuk belajar ke China dibanding ke negara-negara lain di Eropa atau lokasi lainnya.

"Karena masyarakat kita juga cukup banyak, di sini juga kemudian luas tanah kita juga cukup banyak, jadi lebih cocok belajar ke sini," ungkap Titiek.

Komisi IV DPR, tambah Titiek, sepakat bahwa menangani masalah pangan dengan tepat juga dapat menyelesaikan masalah-masalah lain termasuk kemiskinan.

"Target revisi undang-undang Insya Allah kita akhir tahun ini selesai. Makanya kami juga ke universitas-universitas, akademisi-akademisi untuk mencari masukan-masukan. Sekarang ini ke ke luar negeri, dan yang paling berhasil dalam pangan adalah China, jadi kami pergilah ke China ini," jelas Titik.

Titiek pun menyebut tidak seluruh sistem di China dapat diterapkan di Indonesia.

"Sistemnya banyak bedanya, tapi kan kita bisa belajar, mana yang kita bisa terapkan, jadi memang akhirnya nanti akan dipilih lagi mana yang bisa diimplementasikan, kok dia bisa berhasil bagaimana caranya? Seperti itu," kata Titik.

Sebelumnya Komisi IV DPR sudah menyebutkan beberapa butir revisi UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan antara lain soal Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian, inovasi teknologi pertanian, penguatan kelembagaan, sampai akses pupuk bagi para petani.

Salah satu poin penting yang diangkat adalah bagaimana membangun proses hilirisasi sektor pangan yang efektif dan efisien sebagai tolok ukur peningkatan nilai tambah produk pangan. Hal ini menunjukkan komitmen untuk membangun sistem pangan yang lebih berdaya saing.

Selain hilirisasi, revisi UU Pangan juga mencakup berbagai isu penting lainnya.

Pemberdayaan SDM pertanian, inovasi teknologi, penguatan kelembagaan, dan akses pupuk bagi petani menjadi fokus utama dalam revisi tersebut.

Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian diharapkan dapat menghasilkan transfer teknologi dan pengetahuan kepada petani, sehingga meningkatkan inovasi teknologi di sektor pertanian.

Read Entire Article