Batam (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menilai penerapan konsep ekonomi biru menjadi potensi besar bagi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk memperkuat sektor perikanan sebagai penggerak ekonomi daerah.
Direktur Pemberdayaan Usaha Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Catur Sarwanto mengatakan melalui kebijakan ekonomi biru, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara keberlanjutan laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Kepri ini memiliki karakter kepulauan dengan potensi tangkapan ikan yang tinggi, sehingga penerapan ekonomi biru sangat relevan untuk memperkuat hilirisasi dan membuka peluang industri perikanan berkelanjutan,” ujar Catur dalam kegiatan "Kepri Economic Forum (KEF) 2025" yang diselenggarakan Bank Indonesia Kepri di Batam, Selasa
KKP mencatat, produksi perikanan tangkap Kepri mencapai sekitar 320 ribu ton per tahun, dengan komoditas unggulan seperti kakap, tongkol, kerapu, krisi, dan cumi. Sedangkan sektor perikanan budidaya didominasi oleh lele, udang, kakap, kerapu, dan patin.
Baca juga: Wali Kota Batam pastikan transmigrasi Tanjung Banun fokus perikanan
“Potensi tersebut dinilai masih dapat dikembangkan lebih jauh melalui penguatan rantai pasok dan pengolahan hasil laut di daerah,” kata dia.
Menurut KKP, ekonomi biru menjadi strategi utama pembangunan sektor kelautan nasional, dengan menekankan pengelolaan laut secara berkelanjutan, tanpa mengorbankan keseimbangan ekosistem.
Strategi tersebut dijalankan melalui tiga pilar utama, yakni melindungi laut dan sumber daya alamnya melalui perluasan kawasan konservasi dan pengawasan aktivitas perikanan.
Kemudian mendorong penangkapan ikan secara terukur dan berkelanjutan, agar pemanfaatan sumber daya sesuai dengan kapasitas lingkungan, serta mengembangkan perikanan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru,” kata Catur.
Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
