Kementrans: "Drone" pangkas biaya semprot petani Merauke 90 persen

2 weeks ago 7

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menyebut pemanfaatan drone atau pesawat nirawak untuk pertanian di Kawasan Transmigrasi Salor, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, mampu memangkas biaya penyemprotan lahan hingga 90 persen.

Menurut Kementrans, biaya penyemprotan lahan seluas satu hektare turun dari sekitar Rp170.000 menjadi Rp17.000, sedangkan waktu pengerjaan berkurang dari sekitar empat jam menjadi 20 menit.

“Penyemprotan secara manual menggunakan sprayer tetap dapat dilakukan, tetapi membutuhkan waktu dan tenaga yang jauh lebih besar. Dengan lahan pertanian di Merauke yang cukup luas, drone membuat proses penyemprotan lebih cepat, efisien, dan efektif,” kata Ketua Tim Ekspedisi Patriot (TEP) IPB University Doni Sahat dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.

Drone merupakan pesawat nirawak yang dikendalikan dari jarak jauh atau secara otomatis. Dalam pertanian, teknologi ini dapat digunakan antara lain untuk penyemprotan pestisida, pemupukan, pemantauan kondisi tanaman, dan pemetaan lahan.

Drone yang digunakan merupakan aset kelompok tani yang penggunaannya dioptimalkan melalui pendampingan teknis TEP IPB University untuk penyemprotan pestisida dan pemupukan.

Berdasarkan perhitungan dalam program pendampingan tersebut, penggunaan drone membuat pekerjaan penyemprotan sekitar 12 kali lebih cepat dan menghemat biaya sekitar Rp153.000 per hektare untuk satu kali penyemprotan.

Dengan demikian, pada lahan seluas empat hektare, penghematan biaya penyemprotan dapat mencapai sekitar Rp612.000 untuk satu kali kegiatan.

Manfaat teknologi tersebut dirasakan Margono, petani padi di Satuan Permukiman (SP) 4, Distrik Tanah Miring, yang mengelola lahan sekitar empat hektare.

“Awalnya saya sempat ragu ketika ditawari pemupukan menggunakan drone. Setelah dicoba di lahan saya, perbedaannya langsung terasa. Biasanya pemupukan manual membutuhkan waktu seharian dan tenaga yang cukup besar,” ujar Margono.

Ia mengatakan penggunaan drone mempercepat proses pemupukan, menghemat waktu, serta membantu penyebaran pupuk lebih merata dibandingkan pengerjaan secara manual.

Kementrans menyebut pendampingan juga mencakup pengoperasian, perawatan, dan pengelolaan drone agar petani dapat menggunakan aset kelompok tani tersebut secara mandiri.

Sebelumnya, kementerian menyatakan penguatan produktivitas pertanian di Kawasan Transmigrasi Salor mencakup pengembangan riset, teknologi pertanian, sarana produksi, dan sumber daya manusia untuk mendukung ketahanan pangan.

Riset TEP 2025 di kawasan tersebut juga mengidentifikasi sejumlah faktor yang mempengaruhi produktivitas pertanian, antara lain persoalan bibit, hama, irigasi, serta jalan usaha tani.

Pada 2026, Kementrans menugaskan 1.476 peserta TEP yang terbagi dalam 246 tim untuk bertugas di 53 kawasan transmigrasi. Program tahun ini diarahkan tidak hanya pada riset dan pemetaan potensi ekonomi, tetapi juga aksi nyata dan pendampingan masyarakat di kawasan transmigrasi.

Kementrans menilai pemanfaatan teknologi pertanian perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing kawasan agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Setiap wilayah memiliki potensi dan persoalan yang berbeda. Karena itu, pendekatannya tidak boleh dipukul rata,” kata Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Pemanfaatan drone di kawasan tersebut diharapkan dapat diperluas ke lebih banyak lahan dan kelompok tani, terutama untuk membantu menekan biaya produksi dan mempercepat pekerjaan pada areal pertanian yang luas.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article