Banda Aceh (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan pemulihan infrastruktur jalan dan infrastruktur pelayanan publik menjadi prioritas penanganan pasca-bencana di sejumlah wilayah di Aceh.
"Langkah ini dilakukan untuk membuka kembali akses transportasi, logistik, serta layanan dasar yang sempat terputus akibat banjir," kata Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Aceh Tommy Permadhi di Banda Aceh, Selasa.
Ia menjelaskan pembersihan jalan utama telah dilakukan di Kecamatan Rantau, meliputi Desa Alur Manis, Kebun Rantau, Kampung Durian, Bukit Tempurung, serta beberapa desa lainnya.
Ia mengatakan pembersihan difokuskan pada pembukaan badan jalan dari material lumpur dan sampah pasca-banjir.
Selain badan jalan, penataan lingkungan sekitar juga dilakukan melalui skema padat karya yang melibatkan sekitar 100 warga lokal.
Baca juga: Gerak Cepat Kementerian PU dan WIKA Dalam Tanggap Darurat Bencana Banjir di Aceh dan Sumatera Utara
Program tersebut tidak hanya mempercepat pemulihan fisik infrastruktur, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat terdampak.
“Pekerjaan sudah dimulai dari kawasan permukiman terdampak yang berada di jalur akses menuju Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), serta Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Akses-akses ini menjadi prioritas untuk segera dipulihkan,” kata Tommy.
Kementerian PU masih membutuhkan informasi resmi dan surat keputusan (SK) bupati terkait dengan penetapan kawasan permukiman terdampak, terutama untuk membedakan wilayah yang menjadi prioritas penanganan dengan kawasan yang direncanakan untuk direlokasi.
“SK tersebut penting agar penanganan kami tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan kebijakan daerah,” katanya.
Ia menjelaskan sesuai tugas dan fungsi (tupoksi), Direktorat Jenderal Cipta Karya tidak dapat mengakomodasi seluruh pembersihan di kawasan permukiman.
“Sesuai tupoksi kami, penanganan difokuskan pada pengangkutan lumpur dan sampah yang berada di tepi jalan untuk dibuang ke lokasi dumping. Untuk pembersihan fasilitas umum di area permukiman bagian dalam, itu menjadi tugas Ditjen Prasarana Strategis,” katanya.
Untuk pembersihan dan normalisasi saluran lingkungan saat ini juga tengah dilakukan oleh BUMN PT Adhi Karya, dengan fokus mencegah genangan dan risiko banjir susulan.
Baca juga: TNI AD dan Kementerian PU rampungkan jembatan bailey di Aceh Utara
Baca juga: Kementerian PU percepat penyaluran air bersih untuk RSUD Tamiang
Pewarta: M Ifdhal
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
