Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah membahas deregulasi mengenai pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) demi memacu transisi energi baru terbarukan (EBT) dan upaya mewujudkan ketahanan energi nasional.
"Kita saat ini sedang melakukan pembahasan deregulasi PLTS, jadi mungkin saja ke depan kita tidak usah berbicara mau itu (PLTS) atap, mau itu floating, mau itu ground-mounted, tetapi semua PLTS yang ada bisa dipakai sebagai sumber energi yang dibangkitkan oleh kita sendiri," kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dalam sambutan saat acara Peluncuran 1,3 GW PLTS Atap secara virtual di Jakarta, Selasa.
Eniya mengatakan penyederhanaan regulasi ini merupakan salah satu upaya percepatan menuju ketahanan energi nasional yang memberikan berbagai efek ganda (multiplier effect) di berbagai sektor industri dan masyarakat.
"Salah satu unsur yang mendukung pengembangan PLTS di negara kita adalah kita harus menghadirkan industri energi surya nasional yang kuat, karena memberikan multiplier effect yang besar, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan potensi bagi industri manufaktur, juga peningkatan investasi, serta penguatan daya saing Indonesia di tingkat global," jelas dia.
Lebih lanjut, Eniya mengatakan pengembangan PLTS telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) hingga 2034 dengan target 17,1 gigawatt (GW).
Langkah ini, lanjut dia, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik energi surya hingga 100 GW.
"Target pengembangan PLTS nasional akan mencapai 80 hingga 100 GW. Target ambisius ini diharapkan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas energi, tetapi juga pada penciptaan permintaan (demand creation) yang dapat menggerakkan industri energi surya di dalam negeri," ujar dia.
Lebih jauh, Eniya mengatakan saat ini kapasitas terpasang PLTS nasional telah mencapai sekitar 1,5 GW, dengan kontribusi PLTS atap sebesar 895 megawatt (MW).
Realisasi program PLTS pun, lanjutnya, tidak hanya mendukung bauran energi bersih, tetapi juga membuka potensi penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar dan peluang ekonomi baru.
"Kami menghitung setidaknya ada 760 ribu pekerjaan baru yang bisa tercipta dari program PLTS ini," kata Eniya.
"Ke depan, pemerintah ingin memperluas penggunaan fotovoltaik tidak hanya di atap bangunan (rooftop). Tetapi juga di area ground-mounted terutama di sekitar koperasi desa, fasilitas kesehatan seperti puskesmas serta akselerasi kendaraan listrik," imbuhnya.
Baca juga: Indonesia percepat transisi energi bersih lewat 1,3 GW PLTS Atap
Baca juga: Kementerian ESDM: PLTS atap jadi kunci untuk capai bauran EBT
Baca juga: Pemanfaatan PLTS atap capai 538 Mwp per Juli 2025
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
