Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial menerima sekitar 50 ribu keluarga mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial (bansos), karena merasa sudah mampu dan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai keluarga penerima manfaat (KPM).
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf saat ditemui di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa tren penolakan bansos secara sukarela ini berlangsung sepanjang 2025, yang menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memastikan bantuan pemerintah diterima oleh warga yang lebih membutuhkan.
“Sekarang ini banyak masyarakat yang menolak bansos. Mereka mengatakan sudah cukup dan berharap bantuan dialihkan ke saudara lain yang lebih berhak,” kata dia.
Baca juga: Pemerintah targetkan 300 ribu KPM graduasi dari PKH tahun depan
Ia menjelaskan penolakan tersebut sebagian besar disampaikan melalui fitur usul–sanggah di aplikasi Cek Bansos, juga ada inisiatif pemerintah daerah untuk menempel stiker bertulisan "rakyat miskin keluarga penerima bansos" di rumah penerima manfaat.
Meski menuai pro dan kontra langkah tersebut dinilai berdampak pada keterbukaan dan pengawasan sosial, sehingga memungkinkan masyarakat secara mandiri mengajukan pengunduran diri atau melaporkan ketidaktepatan sasaran di lingkungannya.
"Ya memang ada dampak positif dari penempelan stiker. Ada di Bengkulu, juga di beberapa daerah di Jawa Tengah, itu adalah inisiatif daerah untuk memastikan bahwa yang menerima bantuan sosial itu adalah mereka yang memenuhi kriteria. Dampaknya memang ada, sebagian kemudian mengundurkan diri," ungkapnya.
Selain warga yang menolak bansos, Kemensos juga menerima lebih dari 600 ribu usulan baru serta puluhan ribu sanggahan terhadap penerima yang dinilai tidak memenuhi kriteria. Seluruh data tersebut diteruskan ke Badan Pusat Statistik (BPS) untuk diverifikasi dan divalidasi melalui pengecekan lapangan.
Saifullah menegaskan proses verifikasi dilakukan secara hati-hati oleh tim pendamping PKH dan BPS di daerah agar bansos tidak diterima oleh warga yang telah pindah, meninggal atau bekerja di luar negeri.
Kementerian Sosial sebelumnya menerima penugasan penyaluran bansos reguler berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)- sembako (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai bersifat sementara (BLTS) untuk triwulan IV 2025 dengan total kuota 35.046.783 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dari kuota tersebut tercatat sebanyak 16,3 juta KPM lama dan 18,7 juta KPM baru yang berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Para penerima manfaat menerima dana stimulan secara keseluruhan senilai Rp900 ribu - Rp1,2 juta dari pemerintah.
Baca juga: Kemensos sampaikan 2 ribu penerima bansos PKH di Brebes graduasi
Baca juga: Pemkot Mataram targetkan tiap tahun 600 KPM bansos graduasi mandiri
Dari kuota tersebut Kementerian Sosial bersama mitra penyalur, yakni PT. Pos Indonesia dan segenap Himbara telah merampungkan penyaluran kepada sebanyak 15,7 juta KPM pada Oktober atau tahap pertama.
Kemudian, tahap kedua pada November menyasar sebanyak 11,6 juta KPM, dan lebih dari 8 juta KPM disalurkan tahap ketiga sekitar Desember 2025. Kementerian Sosial mengonfirmasi mereka merupakan bagian dari 18,7 juta KPM baru, yang sudah terverifikasi keluarga desil 1-4 berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
