Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan komitmennya dalam menjaga dan memperkuat tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan, seiring dimulainya entry meeting pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kami memandang entry meeting ini sebagai momentum penting untuk memperkuat sinergi, komunikasi, serta komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel dan berintegritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam pernyataan di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, pihaknya terus menjaga kualitas dan integritas pengelolaan keuangan negara, dengan bukti konkret selama 17 kali berturut-turut sejak tahun anggaran 2008 hingga 2024, Kemenperin berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Menperin menegaskan capaian tersebut merupakan amanah yang harus terus dijaga.
“Kami menyadari sepenuhnya bahwa ruang perbaikan selalu terbuka. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 ini, kami berkomitmen untuk bersikap kooperatif, terbuka, siap bekerjasama dengan tim pemeriksa BPK dan memeriksa Laporan Keuangan Kemenperin Tahun Anggaran 2025,” ujarnya.
Dari sisi tindak lanjut rekomendasi BPK, sejak 2005 hingga 2025 Kemenperin telah menyelesaikan 84,67 persen rekomendasi. Meski demikian, Menperin menilai capaian tersebut belum memuaskan karena target penyelesaian seharusnya berada di atas 90 persen.
Upaya percepatan tindak lanjut temuan turut memperkuat integritas birokrasi. Hingga 2025, sejumlah satuan kerja telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Membangun dan menjaga integritas merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen bersama dan perbaikan yang terus-menerus, kami optimistis Kementerian Perindustrian dapat terus memperkuat tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berintegritas,” katanya.
Dari sisi kinerja keuangan, realisasi pendapatan Kemenperin pada 2025 melampaui target hingga 116,43 persen. Di sisi belanja, realisasi anggaran mencapai Rp2,09 triliun, dengan memperhitungkan blokir anggaran sebesar Rp367,4 miliar.
Realisasi tersebut merupakan konsolidasi laporan keuangan dari 107 satuan kerja pusat dan daerah, termasuk satuan kerja berstatus Badan Layanan Umum (BLU).
Kemenperin juga mencatat peningkatan nilai pendapatan dan aset seiring pengembangan fasilitas pendidikan dan jasa industri di berbagai daerah.
Selain itu, Menperin menyampaikan, kinerja industri pengolahan pada 2025 kembali berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 2011, pertumbuhan ekonomi tercatat 6,17 persen, sedangkan manufaktur mencapai 6,26 persen.
Sementara pada 2025, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen dan industri pengolahan tumbuh lebih tinggi, yakni 5,30 persen.
Capaian tersebut kata dia, menegaskan industri tetap menjadi motor pertumbuhan ekonomi sekaligus membantah adanya deindustrialisasi di Indonesia.
Baca juga: BPK mulai periksa laporan keuangan Kemenko Polkam
Baca juga: BPK sebut MA tunjukkan performa baik dalam kinerja keuangan
Baca juga: Menperin tekankan industri pengolahan mendominasi ekonomi RI di 2025
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
