Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif Agustini Rahayu mengatakan pemerintah melakukan upaya untuk mencegah kebocoran ekonomi digital di subsektor perfilman akibat pembajakan dan ketimpangan distribusi layar dengan solusi layar alternatif di daerah.
“Kami menjalankan program Layar Alternatif. Ini tujuannya untuk memperluas sebaran dan akses tontonan film Indonesia di berbagai daerah yang tadi belum ada ketersediaan bioskopnya ini untuk mengurangi ketimpangan infrastruktur layar,” kata Ayu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama Komisi VII DPR yang diikuti secara daring, Selasa.
Ia mengatakan program ini untuk upaya menanggulangi ketimpangan layar bioskop di daerah yang saat ini tercatat hanya 2.393 layar dari 504 bioskop di 35 provinsi dan 70 persen semua berada di pulau Jawa.
Baca juga: Wamenekraf: Kolaborasi Netflix-APROFI perkuat industri film Indonesia
Layar Alternatif ini menyasar daerah yang terkendala ketiadaan gedung bioskop komersial, dan telah dijalankan di beberapa daerah seperti Labuan Bajo, Banda Aceh, Tanah Datar dan Kulon Progo. Layar Alternatif ini berbentuk semacam layar tancap yang menampilkan film-film nasional terbaru dan sudah tayang di bioskop komersial.
“Jadi kita memanfaatkan layar sehingga ini menjadi potensi yang lebih besar dengan efisiensi resources, tiketnya juga jadi murah banget ada yang gratis juga, salah satunya support dari badan otorita,” kata Ayu.
Ayu menambahkan Kemenekraf juga memiliki program AKTIF (Akselerasi Kreatif) untuk membantu penguatan jejaring, perluasan akses pasar dan distribusi. Penguatan subsektor ini juga untuk meningkatkan daya saing karya film sineas muda dan difasilitasi penayangan di aplikasi streaming film besar di Indonesia.
Baca juga: Kemenekraf perkuat ekosistem perfilman Aceh lewat Bioskop Alternatif
“Jadi kami tidak hanya memetakan masalah, tapi juga sudah mulai bergerak pada titik-titik krusial distribusi dan investasi. Jadi untuk memastikan industri ini berkelanjutan,” kata Ayu.
Ayu mengatakan secara ekosistem pasar subsektor perfilman cukup terbuka dan sehat, dengan 176 film dari 112 rumah produksi berhasil tayang di bioskop, namun dengan ketimpangan distribusi layar, ada ancaman pembajakan di platform digital yang ditaksir menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 30 triliun hingga 2030.
Untuk memastikan keberlanjutan dan kemandirian industri ini secara nasional, pemerintah perlu masuk ke ranah yang lebih strategis yang bersinggungan dengan ekosistem industri yang ideal agar industri perfilman menjadi lokomotif ekonomi nasional.
Baca juga: LSF nilai Banyuwangi potensial jadi pusat industri sinema
Baca juga: BPI sampaikan masalah keterbatasan bioskop ke DPR
Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
