Jakarta (ANTARA) - Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) menyiapkan rekomendasi strategis untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai masukan dalam agenda pembangunan nasional.
Koordinator Presidium MN KAHMI Romo Muhammad Syafii mengatakan rekomendasi itu dirumuskan melalui Simposium Nasional MN KAHMI bertajuk KAHMI untuk Kedaulatan Bangsa yang berlangsung di Komplek Parlemen, Jakarta, pada 9–10 September 2026.
“Ini adalah bentuk kontribusi KAHMI dalam memberikan pemikiran dan solusi bagi pembangunan serta masa depan Indonesia,” kata Romo sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan, hasil simposium tidak hanya menjadi pembahasan internal organisasi, tetapi akan diformulasikan menjadi usulan kebijakan bagi pemerintah.
Baca juga: APPMBGI-Kemenko Pangan bahas rekomendasi strategis tata kelola MBG
Menurut dia, kontribusi KAHMI kepada pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan intelektual alumni HMI untuk ikut menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.
“KAHMI ingin hadir bukan sekadar sebagai penonton, melainkan sebagai kekuatan intelektual yang ikut berpikir, menawarkan solusi, dan memberikan kontribusi bagi perjalanan bangsa,” katanya.
Simposium Nasional MN KAHMI digelar sebagai bagian dari peringatan Milad Ke-60 KAHMI dan diikuti sekitar seribu peserta dari berbagai daerah. Kegiatan dibuka pada Rabu oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Pada hari pertama, simposium menghadirkan Dewan Penasihat MN KAHMI Fuad Bawazier, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi sebagai narasumber.
Baca juga: Sidang Pleno Dewan SDA Nasional ungkap sejumlah rekomendasi strategis
Simposium akan berlanjut pada Kamis (10/9) dengan menghadirkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto serta Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus sebagai pemateri.
Romo menegaskan organisasinya menempatkan diri sebagai mitra pemerintah yang independen dan konstruktif. Karenanya, KAHMI mendukung kebijakan yang dinilai berpihak pada kepentingan rakyat sekaligus menyampaikan kritik dan rekomendasi secara objektif.
“Sebagai bagian dari kekuatan intelektual bangsa, KAHMI tidak berada di dalam struktur pemerintah. Namun, KAHMI siap menjadi mitra strategis pemerintah, mendukung kebijakan yang baik bagi rakyat, sekaligus memberikan kritik dan rekomendasi konstruktif untuk memastikan pembangunan berjalan ke arah yang tepat,” ucapnya.
Baca juga: Konferensi APS hasilkan rekomendasi percepatan pembangunan Papua
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
