Jakarta (ANTARA) - Kepala Baharkam (Kabaharkam) Polri Komjen Pol. Karyoto mengusulkan agar Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) diaktifkan untuk memperkuat penanganan bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Aceh.
Karyoto dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Selasa mengatakan bahwa sejatinya sejak awal bencana, semua unsur; mulai dari relawan, pemerintah daerah, petugas kebencanaan, masyarakat setempat hingga TNI dan Polri telah berjibaku secara optimal dan maksimal di lapangan.
Akan tetapi, menurutnya, eskalasi dampak dan cakupan wilayah terdampak membutuhkan mekanisme kerja lintas instansi yang lebih terintegrasi dan masif.
"Dalam kondisi bencana yang berdampak luas dan lintas wilayah, negara perlu memastikan seluruh sumber daya yang ada dapat bergerak dalam satu sistem komando yang jelas dan saling mendukung," katanya.
Jenderal polisi bintang tiga itu menuturkan pengaktifan Kogasgabpad bukanlah konsep baru dalam penanganan bencana berskala besar.
Mekanisme komando terpadu tersebut pernah digunakan dalam penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2018 serta gempa dan tsunami di Palu, Sigi serta Donggala, Sulawesi Tengah.
Bahkan, model serupa pernah diterapkan dalam penanganan krisis kesehatan COVID-19 di sejumlah wilayah strategis.
"Pengalaman-pengalaman tersebut menunjukkan bahwa komando gabungan terpadu mampu mempercepat pembukaan akses tertutup, memudahkan mobilisasi logistik, memperjelas pembagian tugas, memastikan keamanan dan ketertiban serta menghindari tumpang tindih kewenangan di lapangan," ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa Kogasgabpad tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
Dalam skema tersebut, TNI dapat berperan pada aspek mobilisasi, logistik, dan operasi di medan sulit. Sedangkan, Polri bisa berfokus pada aspek pemulihan situasi dan penanganan masyarakat, pengamanan wilayah terdampak serta menjaga stabilitas situasi sosial.
"Yang diutamakan adalah keselamatan rakyat. Komando terpadu memastikan tidak ada wilayah yang terlewat, tidak ada bantuan yang tersendat, dan tidak ada kebingungan di tingkat pelaksana," ucapnya.
Karyoto mengatakan bahwa usulan pengaktifan Kogasgabpad itu akan disampaikan secara resmi kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago serta kementerian/lembaga terkait untuk dipertimbangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia mengharapkan dengan pendekatan tersebut, penanganan bencana di Sumatera dan Aceh dapat berlangsung lebih efektif dan benar-benar mencerminkan kehadiran negara secara utuh di tengah masyarakat terdampak.
Baca juga: TNI bentuk empat Kogasgabpad percepat penanganan COVID-19
Baca juga: Kogasgabpad: Korban meninggal gempa Sulteng 2.002 orang
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
