Inggris akan jatuhkan sanksi terhadap permukiman Israel di Tepi Barat

Moskow (ANTARA) - Inggris tengah bersiap memberlakukan larangan perdagangan dengan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat, menurut laporan Bloomberg pada Jumat, dengan mengutip sejumlah sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Pada 12 September 2025, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui pembangunan ribuan unit rumah di kawasan Mevaseret Adumim (E1), yang akan menghubungkan kota permukiman Israel Maale Adumim dengan Yerusalem Timur.

Proyek tersebut dinilai akan membelah Tepi Barat Sungai Yordan yang diduduki menjadi dua bagian.

Pada Selasa, Israel membuka tender untuk proyek tersebut. Dengan latar belakang itu, Inggris tengah menyusun sanksi baru yang akan melarang perdagangan dengan permukiman Israel di Tepi Barat, menurut laporan tersebut.

Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband akan mempertimbangkan sejumlah opsi dalam beberapa pekan mendatang untuk meningkatkan tekanan terhadap Israel atas keputusannya melanjutkan pembangunan permukiman, menurut Bloomberg.

Selain sanksi terhadap permukiman, London juga dapat memperluas sanksi terhadap pejabat Israel atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan menghambat pengiriman bantuan kemanusiaan.

Miliband tengah mempersiapkan pengumuman langkah-langkah baru tersebut di sela-sela Sidang Umum PBB pada September.

Sebelumnya pada Juni, Inggris menjatuhkan sanksi terhadap Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, serta sejumlah pemukim radikal dan organisasi yang terkait dengan mereka.

Pada awal Juli, sekelompok anggota parlemen Inggris mendesak mantan Menteri Luar Negeri Yvette Cooper untuk menjatuhkan sanksi terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Kehakiman Yariv Levin atas dugaan penyiksaan terhadap warga sipil Palestina karena dinilai melanggar hukum.

Sumber: Sputnik/RIA Novosti