Jakarta (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A Paliwang, menyampaikan sejumlah tantangan berat dalam pembangunan wilayah perbatasan RI-Malaysia, di antaranya ketimpangan harga barang yang dia contohkan satu tabung gas LPG 3 kg bisa seharga Rp400.000.
"Dua persoalan utama yang menjadi fokus perhatian yaitu infrastruktur dasar yang masih memprihatinkan dan ketimpangan harga barang," kata dia, di Jakarta, Rabu.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Tim Panitia Kerja (Panja) tentang Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Isu ini kerap dia sampaikan dalam berbagai forum dengan pemerintah pusat, termasuk dalam audiensi dengan Menteri Keuangan, Purbaya, yang akhirnya berbuah bantuan sebesar Rp150 miliar untuk pembangunan jembatan.
Ia jelaskan, kehidupan di wilayah perbatasan kerap berhadapan dengan harga yang tidak wajar.
“Di perbatasan, harga satu karung semen bisa mencapai Rp800.000. Sedangkan gas elpiji 3 kg bisa mencapai Rp400.000,” ujarnya.
Namun, kondisi yang lebih memprihatinkan adalah minimnya infrastruktur dan pelayanan dasar. Jalan, listrik, jaringan telekomunikasi, fasilitas kesehatan, dan pendidikan masih sangat tertinggal.
Akses ke banyak daerah masih sangat bergantung pada jalur sungai dengan menggunakan long boat, yang sering kali harus menembus giram atau jeram dengan taruhan nyawa.
“Ada beberapa daerah harus menggunakan long boat dengan mengarungi jeram dengan risiko nyawa maupun barang habis. Kalau sekali itu (long boat) menabrak batu, habis itu barang (sembako) di dalamnya. Nyawapun belum tentu selamat,” kata dia.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Kaltara telah berupaya mengatasi masalah akses jalan ini. Namun, dengan tingginya harga material dan ongkos lainnya.
“Alhamdulillah kami kemarin hanya bisa menganggarkan Rp5 miliar untuk pembangunan aspal di wilayah perbatasan di Krayan. Itupun hanya mendapat (jalan aspal) sepanjang 800 meter saja karena memang faktor kemahalan bahan baku dan sebagainya,” imbuhnya.
Meski dihadapkan pada keterbatasan keuangan daerah, pemerintah provinsi tetap memberikan perhatian khusus bagi masyarakat perbatasan.
Program seperti dokter terbang dan subsidi angkutan barang serta orang terus dilaksanakan sebagai bukti kehadiran negara di wilayah perbatasan.
Melalui forum ini, Gubernur kembali menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat dapat lebih memperhatikan dan mengulurkan tangan kepada wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain.
Dukungan yang lebih besar dinilai krusial untuk meningkatkan kesejahteraan, memperkuat ketahanan wilayah, dan menjaga kedaulatan NKRI dari pinggiran.
“Yang kita harapkan adalah uluran tangan pemerintah pusat bagaimana mengucurkan anggaran ke wilayah-wilayah perbatasan sehingga baik dari sosial, pendidikan, kesehatan masyarakat kita di perbatasan,” kata dia.
Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
