Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menyatakan, program padat karya yang akan digulirkan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan membuka 2.843 lowongan kerja harus memiliki nilai tambah bagi para pekerjanya.
"Padat karya harus bisa memberikan nilai tambah. Masyarakat jangan hanya bekerja lalu selesai. Mereka harus mendapatkan pengalaman, keterampilan, dan kompetensi yang nantinya bisa menjadi modal untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik," kata Kenneth di Jakarta, Minggu.
Kenneth menyambut positif langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membuka 2.843 lowongan kerja, melalui program padat karya dengan skema pengupahan sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.
Menurut pria yang akrab disapa Bang Kent itu, kebijakan tersebut menunjukkan kepekaan dan respons cepat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap kondisi ketenagakerjaan yang masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat DKI Jakarta.
Namun, Kent mengingatkan agar program padat karya tidak hanya diposisikan sebagai solusi jangka pendek untuk mengurangi angka pengangguran.
"Program ini harus memiliki orientasi jangka panjang, bukan hanya menyerap tenaga kerja secara sementara, tetapi juga harus bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jakarta," ujarnya.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menilai, program padat karya harus dikembangkan menjadi instrumen pembangunan tenaga kerja yang mampu meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan daya saing masyarakat.
Karena itu, setiap peserta harus ditempatkan sesuai kompetensi dan diberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri selama mengikuti program.
Menurut dia, pekerjaan dalam program padat karya perlu dirancang secara lebih spesifik dan berbasis kebutuhan pembangunan kota. Beberapa bidang yang dinilai potensial antara lain pemeliharaan infrastruktur lingkungan, dan lainnya.
Kent juga mendorong agar Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta dilibatkan secara maksimal dalam pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, Disnaker harus menjadi penghubung antara pencari kerja, pelatihan keterampilan, dan kebutuhan dunia usaha.
"Setiap peserta harus didata dengan baik, dipetakan latar belakang pendidikan dan keahliannya, kemudian ditempatkan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Dengan begitu produktivitas program akan lebih optimal dan hasilnya bisa dirasakan secara nyata," katanya menambahkan.
Lebih lanjut, Kent meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengoptimalkan peran Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah (P3D) sebagai lembaga yang bertugas meningkatkan kualitas tenaga kerja. Melalui P3D, peserta program dapat memperoleh asesmen kompetensi, pengukuran produktivitas, hingga pelatihan peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja.
Selain itu, Balai Latihan Kerja (BLK) juga harus menjadi bagian penting dalam skema program padat karya. Menurut Kenneth, masyarakat yang belum memiliki keterampilan tertentu harus diberikan pelatihan sebelum maupun selama mengikuti program.
"BLK harus dimaksimalkan. Kita harus mencetak tenaga kerja yang siap bersaing. Pelatihan bisa mencakup teknik bangunan dasar, pengelasan, kelistrikan, pengelolaan lingkungan, operator komputer, administrasi perkantoran, desain grafis, pemasaran digital, tata boga hingga kewirausahaan," katanya.
Kent juga menegaskan, bahwa warga ber-KTP DKI Jakarta yang terdampak kondisi ekonomi dan belum memiliki pekerjaan tetap harus menjadi prioritas utama dalam rekrutmen program tersebut.
"Warga berKTP DKI Jakarta yang menganggur harus menjadi prioritas. Kita ingin program ini tepat sasaran," ujarnya.
Baca juga: Pemkot Bandung targetkan serap 4.600 warga dalam program padat karya
Baca juga: Kementerian PU mulai jalankan program P3TGAI 2026 di 12 ribu lokasi
Baca juga: Pemkab Aceh Tamiang siapkan Rp4,6 miliar untuk program padat karya
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
