Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mencatatkan peningkatan capaian Reformasi Birokrasi (RB) 2025 dengan indeks sebesar 81,48/kategori A- (Memuaskan dengan Catatan), meningkat 7,6 poin dibandingkan tahun 2024 yang memperoleh nilai 73,88 dengan kategori "BB".
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian BNPP RI Belly Isnaeni dalam keterangannya menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran yang telah berkontribusi dalam mendorong percepatan reformasi birokrasi di lingkungan BNPP.
"Pencapaian ini merupakan hasil dari komitmen dan kerja bersama seluruh pegawai BNPP dalam membangun birokrasi yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Predikat A- menjadi bukti bahwa upaya pembenahan tata kelola organisasi yang selama ini dilakukan telah menunjukkan hasil yang positif," kata Belly dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Belly mengatakan, peningkatan nilai RB BNPP didorong oleh berbagai capaian positif pada sejumlah indikator strategis. BNPP berhasil memperoleh Opini BPK dengan nilai maksimal 100 persen, Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 91,69, Indeks Reformasi Hukum sebesar 99,50, serta Indeks Perencanaan Pembangunan dengan skor 98,36.
Selain itu, capaian tindak lanjut rekomendasi opini BPK sebesar 81,65 persen dan Survei Penilaian Integritas sebesar 81,03 persen turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja reformasi birokrasi BNPP.
Sementara itu, lanjut Belly, dalam aspek pembangunan Zona Integritas, BNPP juga mencatatkan prestasi dengan diraihnya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong dan PLBN Motamasin.
Sepanjang tahun 2025, BNPP juga turut mendukung implementasi Reformasi Birokrasi Tematik melalui berbagai upaya yang berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, percepatan hilirisasi, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan, serta peningkatan akses, kualitas, dan mutu layanan pendidikan, khususnya di kawasan perbatasan negara.
"Reformasi birokrasi tidak hanya berbicara mengenai perbaikan proses internal organisasi semata, tetapi juga tentang bagaimana birokrasi mampu menghadirkan dampak yang nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, berbagai program yang dijalankan BNPP terus diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan mempercepat pembangunan kawasan perbatasan negara," ujar Belly.
Meski berhasil mencatatkan peningkatan yang signifikan, hasil evaluasi juga memberikan sejumlah catatan perbaikan yang perlu menjadi perhatian BNPP ke depan.
Di antaranya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR!, penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan kualitas statistik sektoral.
Menanggapi hal tersebut, BNPP menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian PANRB sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.
"Ke depan, BNPP berkomitmen terus meningkatkan kualitas reformasi birokrasi agar semakin efektif, akuntabel, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan," tutur Belly Isnaeni.
Baca juga: BNPP libatkan masyarakat desa terdepan perkuat hankam di perbatasan
Baca juga: Peran penting prajurit TNI di tengah masyarakat perbatasan RI-PNG
Baca juga: BNPP dan ANRI resmikan Galeri Arsip Perbatasan di PLBN Skouw
Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
