Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa kehadiran Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Pensiunan Indonesia (LBH PPI) muncul pada momentum yang tepat, seiring pengesahan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pada pekan lalu.
Hal tersebut ia sampaikan politisi Gerindra itu saat mewakili Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto dalam peluncuran LBH PPI di Jakarta Utara, Minggu.
"LBH-PPI ini lahir di saat yang sangat tepat. Ketika minggu lalu, kami bersama pemerintah, sudah mengesahkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana," katanya.
Di hadapan para tokoh peradilan yang turut hadir, antara lain Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dwiarso Budi Santiarto dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Siti Nurdiana, Habiburokhman menyoroti penguatan signifikan terhadap posisi advokat dalam KUHAP yang baru disahkan.
Menurutnya, regulasi tersebut memperjelas hak imunitas advokat, mempertegas hak pendampingan sejak seseorang masih berstatus saksi, hingga memberikan ruang bagi advokat untuk berargumentasi langsung dengan penyidik atau pemeriksa.
Salah satu ketentuan paling penting, katanya, adalah kewajiban pendampingan advokat dalam lebih banyak perkara dibanding sebelumnya.
Hal ini secara otomatis meningkatkan kebutuhan akan advokat yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, katanya menambahkan.
“Resource advokat kita memang banyak, tapi mungkin belum cukup untuk menjawab kebutuhan baru ini. Karena itu, kehadiran LBH PPI menjadi sangat relevan untuk membantu negara memperluas akses bantuan hukum,” ujarnya.
Habiburokhman menyampaikan apresiasi tinggi kepada PPI yang dinilainya tetap aktif mengabdi meski para anggotanya telah memasuki masa purnatugas.
Ia berharap LBH PPI dapat berkiprah maksimal, terutama dalam melayani kebutuhan hukum para pensiunan dan masyarakat luas.
“Saya salut, saya bangga. Bapak-Ibu pensiunan masih melakukan aktivitas yang tujuannya tetap pengabdian dan memperjuangkan nilai-nilai yang dulu pernah diperjuangkan,” katanya.
Dalam sambutannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa Presiden Prabowo sejatinya ingin hadir secara langsung, namun rangkaian tugas kenegaraan yang tak bisa ditunda membuatnya berhalangan.
“Kegiatan Pak Prabowo tidak bisa ditunda. Sabtu, Minggu pun beliau tetap rapat,” ujarnya.
Baca juga: Puan ungkap KUHAP yang baru disahkan sudah dibahas sejak 2023
Baca juga: PPI luncurkan lembaga bantuan hukum bagi pensiunan dan masyarakat umum
Baca juga: BJB-PWRI luncurkan kartu ATM Co-Branding untuk pensiunan Indonesia
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
