Kota Bandung (ANTARA) - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan akan mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung melalui media sosial sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
Farhan mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas surat edaran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang meminta seluruh kepala daerah mempublikasikan penggunaan anggaran pemerintah daerah di media sosial.
“Kami akan mendukung 100 persen kebijakan Pak Gubernur Dedi Mulyadi sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat,” kata Farhan di Bandung, Rabu.
Ia menegaskan, Pemkot Bandung akan mematuhi surat edaran tersebut, namun publikasi APBD tidak akan dilakukan melalui akun media sosial pribadinya.
“Kita akan lihat nanti platform yang paling tepat. Yang pasti akan ada publikasi resmi,” ujarnya.
Farhan menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur Jawa Barat tersebut dan memastikan Pemkot Bandung akan segera menindaklanjuti kebijakan itu sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan surat edaran yang meminta kepala daerah mempublikasikan penggunaan anggaran melalui media sosial sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Kebijakan tersebut dikeluarkan menyusul adanya keluhan warga di Kabupaten Garut terkait kondisi jalan rusak, yang kemudian memicu polemik soal transparansi penggunaan dana desa.
Dedi Mulyadi pun meminta seluruh kepala daerah di Jawa Barat menerapkan keterbukaan anggaran sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Baca juga: Pemkot Bandung tegaskan Bandung Zoo belum dapat beroperasi
Baca juga: Menteri Ekraf tinjau Cihapit hingga Braga, perkuat ekraf kota Bandung
Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
