Mataram, NTB (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengungkapkan sedikitnya enam pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berskala kecil akan dikonversi menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) guna mendukung transisi energi fosil menuju energi baru terbarukan (EBT).
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB Samsudin mengatakan rencana konversi PLTU menjadi PLTS ini dilaporkan PLN dalam pertemuan bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
"Tadi, PLN sudah melapor ke Pak Gubernur bahwa di NTB itu ada potensi listrik EBT dari tenaga surya, dan angin dengan kapasitas 1,73 gigawatt (GW)," ujarnya seusai mendampingi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menerima kunjungan manajemen PT PLN (Persero) Wilayah NTB di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Selasa.
Ia mengakui angka potensi EBT itu berpeluang bertambah seiring rencana pengalihan dari PLTU berbahan bakar batu bara ke PLTS.
"Ini sudah diidentifikasi oleh PLN," kata Samsudin.
Samsudin menyebutkan rencana konversi energi itu tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Beberapa lokasi yang diidentifikasi itu antara lain PLTU Paokmotong, PLTU Ampenan, PLTU Baok Botok, PLTU Bima, dan PLTU Dompu.
Langkah konversi ini, kata dia, diprioritaskan pada pembangkit skala kecil dan tidak mencakup PLTU skala besar seperti Jeranjang.
Meski demikian, seluruh tahapan konversi saat ini masih dalam proses pengkajian teknis.
"Yang diubah ini PLTU kecil bukan PLTU besar seperti Jeranjang di Lombok Barat, tapi kapan transisi energi ini bisa dilakukan kita belum tahu," terangnya.
Ia menilai peralihan ke energi bersih ini krusial untuk menunjang posisi NTB sebagai destinasi wisata hijau yang berkelanjutan.
Penggunaan energi fosil berisiko memicu kerusakan lingkungan permanen, sementara pemanfaatan energi matahari menawarkan energi yang ramah lingkungan.
Untuk merealisasikan proyek EBT yang mencakup tenaga surya, angin, hingga panas bumi, Pemprov NTB mendorong skema kolaborasi antara PLN dan investor melalui skema pengembang listrik swasta atau independent power producer (IPP).
Meski demikian, tantangan utama yang dihadapi saat ini berpusat pada ketersediaan lahan.
"Jadi, PLN tidak bisa sendirian harus ada kerja sama dengan menggandeng investor," ujar Samsudin.
Lebih lanjut, Pemprov NTB bersama PLN dan pemerintah kabupaten dijadwalkan ke lapangan untuk memetakan secara pasti lokasi potensialnya.
"Kami akan turun bersama para bupati untuk mengidentifikasi lahan yang dapat dimanfaatkan. Pemerintah menyiapkan skema pembebasan lahan yang adil agar proses investasi berjalan lancar tanpa merugikan masyarakat," katanya.
Baca juga: PLN operasikan PLTS Sambelia di Lombok Timur
Baca juga: Kementerian ESDM bangun 130 PLTS di NTB
Baca juga: Pemprov NTB-PLN bersinergi manfaatkan limbah batu bara PLTU
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
