Bandung (ANTARA) - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menilai lemahnya sistem pendataan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai akar masalah yang menghambat serapan kerja bagi para alumni di sektor industri.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat George Edwin Sugiharto mengungkapkan bahwa selama ini laporan pendidikan di provinsi itu tidak ada sinkronisasi antara dunia pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, dimana cenderung hanya menampilkan sisi keberhasilan secara seremonial, sementara data krusial mengenai profil lulusan yang terserap maupun yang menganggur masih sangat minim.
Baca juga: Jabar targetkan 48.000 guru penggerak tekan pengangguran lulusan SMA
"Kalau kita tidak tahu penyakitnya, bagaimana kita mau memperbaiki. Kita perlu jujur melihat kekurangan, bukan hanya melaporkan keberhasilan," ujar George dalam keterangan di Bandung, Rabu.
George menegaskan tanpa kejujuran data yang komprehensif, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus mengalami kesulitan dalam merumuskan kebijakan perbaikan pendidikan yang tepat sasaran.
Ia mendorong sekolah-sekolah di seluruh Jawa Barat untuk mulai menerapkan pendataan alumni secara berkelanjutan.
Hal ini mencakup persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang, bekerja lintas bidang, berwirausaha, melanjutkan studi, hingga yang masih belum terserap lapangan kerja (menganggur).
"Data tersebut sangat penting sebagai bahan evaluasi yang akan diteruskan kepada pemerintah daerah maupun pusat. Selama ini, pendidikan cenderung berjalan apa adanya tanpa didukung data yang kuat dan sarana prasarana yang benar-benar modern," katanya.
Menurut dia, SMK mengemban misi besar untuk mencetak tenaga kerja siap pakai yang selaras dengan dinamika dunia industri.
Baca juga: Sekda Jabar: Pertajam teaching factory untuk link & match lulusan SMK
Baca juga: Jabar siapkan lulusan SMK magang di Jepang
Oleh karena itu, penguatan kurikulum harus dibarengi dengan fasilitas praktik yang relevan dengan perkembangan teknologi industri terkini.
"SMK harus dibekali ilmu dan fasilitas yang mendukung dunia kerja. Ini menjadi masukan penting untuk kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar kebijakan pendidikan vokasi ke depan lebih berbasis data dan kebutuhan nyata," tutur George.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
