Blora (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto ikut serta membantu mensosialisasikan pentingnya program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai proteksi kesehatan.
"Jaminan kesehatan merupakan hak dasar rakyat yang harus dijamin negara. Jika rakyat miskin tidak dijamin kesehatannya, mereka bisa semakin miskin saat jatuh sakit. Ini soal keadilan sosial dan masa depan bangsa," ujarnya dalam acara sosialisasi program JKN-KIS yang digelar di pendopo Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Minggu.
Ia juga mengajak warga dari keluarga mampu untuk mengikuti program JKN secara mandiri, karena program JKN berjalan atas dasar gotong royong.
"Ya, kalau mengandalkan penerima bantuan iuran (PBI) semua, tentunya tidak akan cukup. Yang mampu harus ikut iuran mandiri agar sistem tetap berjalan dan yang lemah tetap terlindungi," ujarnya.
Baca juga: Populer humaniora, 6 warga Trenggalek hilang-KRIS BPJS Kesehatan
Ia juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas merosotnya kepesertaan aktif BPJS Kesehatan di Kabupaten Blora, dari 98 persen pada 2024, menjadi hanya 70 persen tahun ini.
"Artinya, sekitar 30 persen warga Blora saat ini tidak terlindungi BPJS. Kalau mereka sakit, harus bayar sendiri pengobatannya. Ini sangat memprihatinkan," ujarnya.
Ia menjelaskan, penyebab utama penurunan ini karena berakhirnya masa kepesertaan bagi warga miskin yang sebelumnya dibiayai lewat skema PBI, baik dari APBN maupun APBD. Selain itu, partisipasi dari peserta mandiri juga menurun.
Baca juga: IHII: KRIS berpotensi turunkan kualitas layanan bagi buruh
Blora yang sempat membanggakan status Universal Health Coverage (UHC) pada 2024, kini terancam kehilangan capaian tersebut. Untuk itu, dia mendesak Pemkab Blora agar segera turun tangan.
"APBD harus hadir untuk menjamin rakyat. Jangan sampai anggaran kesehatan justru berkurang," ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah pusat agar mempertahankan kuota PBI dari APBN untuk warga yang benar-benar membutuhkan.
Edy juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data masyarakat miskin melalui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) antara Dinas Sosial Blora dan kementerian terkait. Tanpa data yang akurat, bantuan bisa salah sasaran.
Baca juga: Forum Jamsos minta Presiden kaji ulang kebijakan KRIS BPJS Kesehatan
Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025
