Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah mengedepankan pendekatan saintifik atau ilmiah dalam menanggapi peringatan dini dari BMKG terkait perkembangan bibit siklon tropis 93S.
"Kami meminta pemerintah mengedepankan pendekatan saintifik dalam menghadapi peringatan BMKG terkait fenomena munculnya bibit siklon tropis 93S di wilayah timur Indonesia," ujar Syaful Huda dikutip di Jakarta, Senin.
Ia berharap pengambilan pendekatan tersebut ke depannya bisa meminimalkan dampak potensi bencana hidrometeorologi, seperti yang terjadi di wilayah Sumatera pekan lalu.
Baca juga: Perkembangan bibit Siklon Tropis 91S dan 93S di wilayah Indonesia
"Jangan menyangkal atau menganggap remeh peringatan yang diberikan oleh BMKG,” kata dia.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa berdasarkan analisis BMKG, bibit siklon tropis 93S berpotensi memicu gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kondisi tersebut, menurutnya, harus diantisipasi secara serius, karena berdampak langsung pada keselamatan masyarakat pesisir.
“Ini artinya harus ada antisipasi bagi masyarakat di wilayah Pesisir Selatan Jawa Timur, Bali, dan NTT dalam menghadapi cuaca buruk maupun badai yang bisa memicu kecelakaan laut hingga banjir rob,” ujarnya.
Selain gelombang tinggi, Huda mengatakan bibit siklon tropis 93S juga berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur.
Dia mengingatkan kondisi itu membuka peluang terjadinya banjir bandang dan tanah longsor sewaktu-waktu.
“Ini berarti potensi banjir bandang dan longsor bisa terjadi. Masyarakat di wilayah-wilayah rawan longsor harus mendapatkan perhatian khusus agar tidak menjadi korban bencana seperti yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara,” ujar dia.
Huda mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak terburuk dari bibit siklon tropis 93S.
Ia menekankan pentingnya sistem peringatan dini yang disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing daerah.
“Pemerintah harus melakukan early warning berbasis kearifan daerah. Bisa melalui sirene, pengeras suara di tempat ibadah, hingga kentongan. Dengan begitu, saat terjadi banjir atau tanah longsor, warga bisa langsung mengungsi,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut Huda, juga perlu menyiapkan titik-titik evakuasi agar warga di wilayah rawan bencana dapat berkumpul di lokasi aman sebelum diarahkan ke tempat pengungsian.
Baca juga: BMKG ungkap kemunculan bibit siklon tropis 93S di perairan NTB
Baca juga: BMKG deteksi bibit siklon tropis 93S di barat Bengkulu
Dia juga meminta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), termasuk BPBD di daerah, untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan.
Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan kemunculan bibit siklon tropis 93S di perairan Nusa Tenggara Barat (NTB) bagian selatan yang berpotensi cuaca buruk di Jawa Timur dan kawasan Kepulauan Sunda Kecil.
Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca Khusus BMKG, Miming Saepudin mengatakan bibit siklon tropis 93S terbentuk pada 11 Desember 2025, pukul 07.00 WIB atau 08.00 Wita.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
