DPR ingatkan pentingnya kemudahan akses pendidikan kedokteran

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengingatkan pemerintah agar rencana pembangunan kampus kedokteran tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan kemudahan akses bagi masyarakat, terutama dari kalangan ekonomi kurang mampu.

“Kami mendukung penuh rencana Presiden Prabowo membangun 10 kampus kedokteran. Namun prinsipnya harus jelas, pendidikan dokter harus terbuka untuk siapa pun, bukan hanya bagi mereka yang mampu secara ekonomi,” ujar Ninik, sapaan akrab Nihayatul Wafiroh, dikutip di Jakarta, Kamis.

Menurut Ninik, selama ini salah satu kendala terbesar dalam mencetak dokter berkualitas adalah biaya kuliah fakultas kedokteran yang sangat tinggi, sehingga menutup akses bagi banyak anak bangsa yang sebenarnya memiliki kapasitas akademik memadai.

“Jangan sampai kampus kedokteran baru justru mengulang persoalan lama. Biaya mahal adalah tembok penghalang utama, dan negara harus hadir untuk merobohkannya,” kata dia.

Baca juga: Prabowo bangun kampus baru STEM hingga pertukaran dosen dari Inggris

Selanjutnya Ninik juga menekankan pentingnya jaminan kualitas pengajar, mulai dari dosen, tenaga klinis, hingga sistem pendidikan yang terstandar dan berorientasi pada kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Kuantitas tidak boleh mengorbankan kualitas. Pengajar harus unggul, kurikulum harus relevan, dan lulusan harus benar-benar siap melayani rakyat, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar,” katanya.

Lebih lanjut ia mengingatkan agar pembangunan kampus kedokteran baru tidak mengabaikan fakultas kedokteran yang sudah ada.

Baca juga: Prabowo siapkan kampus kedokteran gratis atasi kekurangan dokter

“Jangan sampai semangat membangun yang baru membuat kita lupa memperkuat yang lama. Banyak fakultas kedokteran eksisting yang masih menghadapi keterbatasan sarana, SDM, dan dukungan anggaran,” ujarnya.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR, Ninik menegaskan Komisi IX akan mendorong kebijakan ini agar berjalan adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan publik.

“Ini momentum untuk melakukan koreksi sistemik. Pendidikan dokter harus menjadi instrumen keadilan sosial, bukan simbol prestise. Kalau negara serius membangun kesehatan nasional, maka keberpihakan pada akses dan kualitas adalah kuncinya,” kata Ninik.

Baca juga: Prabowo: Negara akan biayai kampus kedokteran gratis