Jakarta (ANTARA) - Kegundahan Presiden Prabowo Subianto tentang impor produk kopi dan cokelat oleh Indonesia patut dicermati dan dijadikan telaah penting untuk dunia perkebunan Indonesia.
Dalam diskusi membahas hilirisasi dan industrialisasi dengan beberapa jurnalis dan ekonom di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Presiden mempertanyakan hal yang terasa sederhana, tetapi sesungguhnya sangat mendasar. Bahwa Indonesia memiliki kopi dan kakao terbaik, tetapi mengimpor produk-produk makanan berbasis kopi dan kakao.
Pertanyaan Presiden itu penting, bukan karena kita harus alergi pada produk asing, melainkan karena ia menyentuh inti persoalan pembangunan kita. Mengapa negeri yang kaya bahan baku, belum sepenuhnya menjadi tuan rumah dalam penciptaan nilai tambah? Mengapa keunggulan di kebun, belum sepenuhnya bertransformasi menjadi keunggulan di pabrik, di rak ritel, dan di benak konsumen?
Pada kasus industri kopi, misalnya, data perdagangan 2024 menunjukkan Indonesia tetap merupakan eksportir besar. Ekspor kopi mencapai sekitar 317 ribu ton, dengan nilai sekitar 1,638 miliar dollar AS (sekitar Rp26 triliun). Pada saat yang sama, impor kopi berada di kisaran 52 ribu ton, dengan nilai sekitar 186,7 juta dollar AS (sekitar Rp3 triliun). Angka ini penting ditegaskan karena menunjukkan surplus neraca dagang ekspor-impor kopi Indonesia.
Pada segmen yang lebih dekat dengan konsumen, gambarnya menjadi lebih menarik. Impor olahan kopi pada 2024 tercatat sekitar 200 juta dolar AS (sekitar Rp3,2 triliun), naik dari sekitar 120,4 juta dolar AS (sekitar Rp1,9 triliun) pada 2023. Sementara itu, ekspor olahan kopi Indonesia juga sudah cukup besar, yakni sekitar 647,8 juta dolar AS (sekitar Rp10,4 triliun) pada 2024. Artinya, hilirisasi kopi sebenarnya sudah berjalan. Masalahnya bukan tidak ada pengolahan, melainkan belum cukup dalam, belum cukup luas, dan belum cukup kuat dalam membangun dominasi merek.
Hal yang mirip terlihat pada kakao. Pada 2023, ekspor kakao Indonesia mencapai sekitar 339.989 ton dengan nilai 1,198 miliar dolar AS (sekitar Rp19,2 triliun), sedangkan impor sekitar 340.451 ton dengan nilai 979,6 juta dolar AS (sekitar Rp15,7 triliun). Dari sisi volume, neraca, nyaris berimbang, bahkan tipis negatif. Akan tetapi, data Januari–September 2024 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, dimana nilai ekspor kakao sekitar 1,646 miliar dolar AS (sekitar Rp26,3 triliun), melampaui impor sekitar 979,6 juta dolar AS (sekitar Rp15,7 triliun), sehingga menghasilkan surplus nilai sekitar 667,2 juta dolar AS (sekitar Rp10,7 triliun).
Hl yang lebih penting lagi, struktur ekspor kakao kita sudah menunjukkan arah hilirisasi. Pada 2023, nilai ekspor kakao manufaktur mencapai sekitar 1,150 miliar dolar AS (sekitar Rp18,4 triliun), jauh lebih besar daripada ekspor kakao primer yang hanya sekitar 46,9 juta dolar AS (sekitar Rp750 miliar). Ini berarti Indonesia tidak lagi semata menjual biji, tetapi sudah banyak mengekspor produk olahan, seperti mentega kakao, lemak kakao, minyak kakao, dan bubuk kakao. Karena itu, kegundahan Presiden sesungguhnya bukan soal “mengapa kita impor”, melainkan “mengapa nilai merek dan kedekatan dengan konsumen masih banyak dinikmati pihak lain”. Di sinilah tantangan sesungguhnya berada.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
