CIPS: Perbaikan sawit swadaya hindari kehilangan Rp70 triliun PDB

3 hours ago 3

Namun, produktivitas mereka saat ini baru mencapai sekitar 26,5 persen dari potensi maksimal yang dapat dicapai

Jakarta (ANTARA) - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai perbaikan produktivitas petani sawit swadaya penting dilakukan untuk mencegah potensi kehilangan produk domestik bruto (PDB) Rp70,3 triliun, crude palm oil (CPO) melalui penguatan peremajaan, legalitas, dan pembiayaan.

Chief Executive Officer CIPS Anton Rizki menyampaikan isu produktivitas petani sawit swadaya merupakan persoalan yang sangat urgen untuk segera ditangani. Saat ini, sekitar 41 persen petani sawit di Indonesia merupakan petani independen atau swadaya yang masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan produktivitasnya.

"Dan kalau ini tidak dilakukan maka dalam studi kami, kami perkirakan bisa mencapai potensi kehilangan lebih dari Rp70 triliun dari segi pendapatan PDB Indonesia. Jadi cukup besar juga potensinya," kata Anton di Jakarta, Selasa.

Dia memaparkan hal itu dalam Exclusive Media Luncheon Discussion bertajuk Peningkatan Produktivitas Petani Swadaya: Kunci Dongkrak Daya Saing Minyak Sawit Indonesia yang dihadiri sejumlah asosiasi petani sawit.

Lebih lanjut, ia menekankan masih adanya hambatan struktural yang dihadapi petani. Oleh karena itu, CIPS merekomendasikan peningkatan investasi kepada petani, tidak hanya dalam bentuk pendanaan, tetapi juga melalui perhatian kebijakan dan upaya bersama untuk mendorong peningkatan produktivitas secara berkelanjutan.

Di tempat yang sama, Peneliti dan Analis Kebijakan Senior CIPS Rahmad Supriyanto mengatakan studi terbaru yang dilakukan pihaknya menunjukkan tanpa perbaikan pada kendala yang dihadapi petani swadaya,

"Indonesia berisiko kehilangan tambahan produksi minyak sawit mentah (CPO) sebesar 4,73 juta ton, kehilangan peningkatan ekspor hingga 718,5 juta dolar AS, dan kehilangan tambahan PDB sekitar Rp70,3 triliun," kata Rahmad.

Rahmad menekankan temuan itu menjadi penting mengingat data Kementerian Pertanian (2026) mencatat petani sawit swadaya mengelola sekitar 41 persen lahan sawit nasional dan berkontribusi terhadap 35-40 persen produksi tandan buah segar (TBS) Indonesia.

"Namun, produktivitas mereka saat ini baru mencapai sekitar 26,5 persen dari potensi maksimal yang dapat dicapai," ujarnya.

Dia menuturkan rendahnya produktivitas petani sawit swadaya merupakan cerminan berbagai hambatan yang masih dihadapi petani. Persoalan itu tidak hanya berdampak pada pendapatan petani, tetapi juga membatasi potensi kontribusi sektor sawit terhadap perekonomian nasional.

"Selama tantangan seperti peremajaan, pembiayaan, legalitas lahan, dan penguatan kelembagaan belum terselesaikan, Indonesia akan terus kehilangan peluang menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di sektor kelapa sawit," ujar Rahmad.

Di balik potensi ekonomi yang besar, lanjutnya, produktivitas petani swadaya masih tertahan oleh berbagai hambatan yang saling berkaitan sehingga kontribusi mereka terhadap pertumbuhan produksi sawit nasional belum optimal.

Studi CIPS (2026) mencatat sekitar 2,4 juta petani saat ini mengelola tanaman sawit yang telah berusia lebih dari 25 tahun dan tidak lagi produktif. Sementara itu, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dirancang pemerintah belum memberikan hasil yang optimal.

Hasil studi juga menemukan petani masih menghadapi keterbatasan kapasitas praktik budidaya yang baik (good agricultural practices/GAP), akses terhadap benih unggul, pembiayaan yang terjangkau, serta pendampingan teknis yang memadai.

Selain itu, sebagian besar petani swadaya masih terkendala legalitas lahan, yang menghambat mereka mendapatkan akses bantuan maupun sertifikasi berkelanjutan.

Padahal, sertifikasi dapat menjadi instrumen untuk mendorong penerapan praktik budidaya yang lebih baik, penguatan kelembagaan petani, peningkatan kapasitas, serta akses yang lebih luas terhadap pendampingan dan pasar.

CIPS mendorong adanya prioritas program peremajaan sawit dengan skema yang lebih menarik minat petani swadaya, penyelesaian legalitas lahan, dan penyederhanaan proses Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).

Hal itu penting agar petani swadaya lebih mudah mengakses berbagai program dukungan pemerintah, termasuk peremajaan, pembiayaan, dan sertifikasi berkelanjutan.

CIPS juga menilai pendekatan yurisdiksional di tingkat daerah perlu diperkuat melalui kolaborasi pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan petani untuk memastikan layanan seperti pelatihan hingga pendampingan teknis dapat menjangkau lebih banyak petani secara inklusif.

"Salah satu tantangan utama dalam sektor sawit adalah memastikan petani swadaya memiliki akses terhadap faktor-faktor krusial yang menentukan produktivitas mereka," katanya.

Ia menambahkan selama hambatan tersebut belum terselesaikan, Indonesia akan terus kehilangan peluang ekonomi yang sebenarnya dapat diraih secara optimal.

Menanggapi temuan tersebut, Head of Smallholders di Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Guntur Cahyo Prabowo menegaskan sertifikasi tidak seharusnya dipandang sekedar sebagai persyaratan pasar, melainkan bagian dari ekosistem yang lebih luas untuk memperkuat kapasitas, produktivitas, dan daya saing jangka panjang petani swadaya.

la menjelaskan banyak petani swadaya tertinggal bukan karena kurang memiliki komitmen atau kemauan untuk berkembang.

Sebaliknya, kata Guntur, mereka sering terjebak dalam apa yang disebut sebagai passive exclusion, yaitu kondisi ketika sistem, kebijakan, pasar, dan institusi tapa disadari lebih menghargai petani yang sudah siap, dibanding membantu lebih banyak petani agar menjadi siap.

Ia menegaskan seiring ekspektasi pasar global yang terus berkembang, Indonesia memiliki peluang untuk mengurangi passive exclusion dengan membantu lebih banyak petani swadaya menjadi siap.

"Bukan hanya untuk memenuhi standar, tetapi juga untuk bersaing, seraya membuktikan bahwa pertumbuhan masa depan dapat dicapai tapa bergantung pada perluasan lahan," ujarnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article