Beijing (ANTARA) - Pemerintah China menegaskan kedaulatan negara harus tetap dihormati setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan menghentikan sementara operasi untuk memandu kapal keluar dari Selat Hormuz.
"Situasi di Selat Hormuz tetap tegang. Hanya melalui gencatan senjata dini dan penuh, kondisi yang diperlukan untuk deeskalasi dapat tercipta. Kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial negara-negara pesisir harus dihormati," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Rabu.
Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Selasa (5/5) bahwa "Proyek Freedom," operasi militer AS yang bertujuan untuk memandu kapal keluar dari Selat Hormuz, akan dihentikan sementara untuk melihat apakah kesepakatan damai dapat tercapai antara Washington dan Teheran.
"Meski Blokade akan tetap diberlakukan sepenuhnya, Project Freedom (Pergerakan Kapal Melintasi Selat Hormuz) akan ditangguhkan sementara waktu untuk melihat apakah Kesepakatan dapat difinalisasi dan ditandatangani," tulis Trump di platform media sosial Truth Social.
Trump menuturkan bahwa keputusan itu didasarkan pada permintaan Pakistan dan negara-negara lainnya, serta kemajuan besar menuju kesepakatan yang menyeluruh dan final dengan perwakilan Iran.
"Kekhawatiran yang wajar dari negara-negara regional harus ditanggapi dengan serius, dan kepentingan sah komunitas internasional harus dilindungi," tambah Lin Jian.
Lin Jian kembali menyebut posisi China mengenai situasi di Selat Hormuz sudah jelas.
"Kami berharap pihak-pihak terkait akan bertindak bijaksana, menghindari eskalasi lebih lanjut, menyelesaikan perselisihan melalui dialog, dan segera memulihkan perdamaian dan ketenangan di Selat Hormuz. China akan terus berupaya untuk meredakan situasi di sana," ungkap Lin Jian.
Pada Rabu ini, Menteri Luar Negeri China Wang Yi juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Seyyed Abbas Araghchi di Beijing. Dalam pembicaraan itu, Lin Jian mengatakan China mendukung Iran dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasionalnya dan memuji kesediaan Iran untuk mencari penyelesaian politik melalui jalur diplomatik.
"China menganjurkan agar negara-negara Teluk dan Timur Tengah perlu mengambil nasib mereka sendiri. Kami mendorong Iran untuk berdialog dengan lebih banyak negara Teluk untuk mewujudkan hubungan bertetangga yang baik dan persahabatan," tambah Lin Jian.
Pertemuan kedua menlu itu hanya berselang kurang dari dua minggu dari rencana pertemuan Presiden Xi Jinping dan Presiden Donald Trump di Beijing pada 14-15 Mei 2026.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga mengatakan operasi militer AS terhadap Iran, yang dilancarkan bersama Israel pada 28 Februari telah berakhir.
Hal itu seiring Washington mengalihkan fokusnya pada "Project Freedom" dalam upaya untuk membuka kembali jalur perairan yang sangat penting bagi energi global tersebut.
"Project Freedom" disebut bersifat defensif, terbatas dalam cakupan, dan sementara, serta bahwa AS menganggap gencatan senjata dengan Iran yang disepakati sekitar sebulan lalu belum berakhir.
Sebelumnya pada Jumat (1/5), Presiden AS, Donald Trump menyampaikan surat kepada Kongres yang menyatakan bahwa permusuhan terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari telah berakhir, meskipun Pentagon tetap memperbarui postur militer di kawasan karena ancaman masih ada.
Sementara pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan bersama terhadap target-target di Iran yang menyebabkan kerusakan dan jatuhnya korban sipil. Kemudian pada 7 April, Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan.
Perundingan lanjutan di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan, dan Trump memperpanjang penghentian permusuhan untuk memberi waktu kepada Iran menyusun “proposal terpadu.”
Baca juga: China dorong lanjutan perundingan akhiri perang saat jumpa menlu Iran
Baca juga: China sampaikan dukungan ke Iran jelang kunjungan Trump ke Beijing
Baca juga: Menkeu AS Bessent isyaratkan Trump akan "tekan" Xi soal Iran
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
