Purwokerto (ANTARA) - Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman beserta sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dibawa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Jakarta setelah menjalani pemeriksaan awal di Markas Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas, Jumat malam.
Dari pantauan di Markas Polresta Banyumas, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Syamsul yang mengenakan masker warna putih tampak keluar dari Gedung Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) pada pukul 21.05 WIB disusul dengan sejumlah pejabat Pemkab Cilacap dan penyidik KPK.
Saat ditanya wartawan, Syamsul maupun pejabat lainnya enggan memberikan komentar apa pun.
Mereka langsung menuju beberapa mobil yang telah disiapkan di halaman Gedung Satreskrim.
Setelah seluruh pejabat itu berada di dalam mobil, kendaraan jenis minibus itu langsung meninggalkan Markas Polresta Banyumas menuju Stasiun Purwokerto.
Sesampainya di Stasiun Purwokerto, rombongan tersebut masuk ke Ruang Tunggu VIP untuk menunggu keberangkatan KA Purwojaya tujuan Jakarta Gambir pada pukul 21.37 WIB.
Informasi yang dihimpun, selain Sekretaris Daerah Cilacap, beberapa pejabat yang turut dibawa ke Jakarta bersama Bupati Syamsul, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.
Sementara itu, sebelum Bupati Syamsul berserta sejumlah pejabat tersebut meninggalkan Markas Polresta Banyumas, Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap Basuki Priyo Nugroho tampak mendatangi Gedung Satreskrim sekitar pukul 19.00 WIB.
Selanjutnya, Basuki keluar dari Gedung Satreskrim sekitar pukul 20.45 WIB. Saat ditemui wartawan, dia enggan memberikan komentar terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK terhadap sejumlah pejabat Pemkab Cilacap.
Ia yang baru melaksanakan dinas luar kota itu mengaku hanya berada di lantai 1 Gedung Satreskrim dan tidak bertemu dengan Syamsul maupun penyidik KPK.
“Tidak bertemu, saya di luar, di lantai 1,” katanya.
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan 26 orang lainnya terkait dugaan penerimaan dari proyek-proyek di Kabupaten Cilacap.
"Diduga ada penerimaan yang diterima oleh pihak bupati berkaitan dengan proyek-proyek yang ada di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/3).
Lebih lanjut Budi mengatakan KPK pada saat ini sedang memeriksa Bupati Cilacap dan 26 orang lainnya sebelum menentukan status hukumnya.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut, termasuk Bupati Cilacap yang merupakan kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
Baca juga: KPK sita uang tunai dalam OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman
Baca juga: KPK: OTT Bupati Cilacap terkait dugaan penerimaan dari proyek-proyek
Baca juga: KPK segel dua ruangan di kompleks Sekretariat Daerah Cilacap
Pewarta: Sumarwoto
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
