Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong optimalisasi pemanfaatan compressed natural gas (CNG) serta percepatan pengembangan mini-liquefied natural gas (LNG) sebagai alternatif energi rumah tangga.
Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan langkah itu akan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor liquefied petroleum gas (LPG).
Menurut dia, optimalisasi stasiun induk CNG dan pembangunan infrastruktur mini LNG akan membuka lebih banyak pilihan energi bagi masyarakat selain LPG.
"Jadi, tidak terbatas LPG saja, tetapi ada pilihan menggunakan CNG dan LNG. Pilihan energi ini juga dapat meningkatkan efektivitas penyaluran gas dan mendukung target pemerintah dalam konversi energi ke energi yang lebih aman, bersih dan efisien," kata Fathul saat tampil sebagai pembicara pada acara "11th LNG Supply, Transport, & Storage Forum 2026" yang diadakan bersamaan dengan "3rd Small LNG Shipping & Distribution Forum" di Bali, Rabu (6/5).
Lebih lanjut Fathul mengatakan kebutuhan energi rumah tangga saat ini masih didominasi LPG bersubsidi yang membebani fiskal negara dan memicu tingginya ketergantungan impor.
Saat ini, impor LPG Indonesia telah mencapai 81 persen dari total kebutuhan masyarakat.
Pengembangan CNG dan LNG untuk rumah tangga juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong swasembada energi nasional.
"Selain itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyampaikan bahwa CNG merupakan gas yang berbeda dengan LPG, namun memiliki fungsi serupa sebagai sumber energi. Adapun, pemanfaatan CNG saat ini sudah mulai digunakan di sektor komersial seperti hotel dan restoran," katanya.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah menargetkan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga mencapai 350 ribu sambungan rumah (SR) pada 2029.
Untuk mengejar target tersebut, BPH Migas menilai diperlukan akselerasi regulasi terkait stasiun induk CNG dan terminal mini-LNG agar investasi dapat lebih cepat masuk.
Selain itu, model pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) juga dinilai penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah Indonesia timur yang memiliki tantangan geografis.
"Untuk memperluas jangkauan jargas (jaringan gas bumi) menggunakan CNG, dapat dilakukan melalui konversi stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) menjadi stasiun induk (mother station). Sedangkan, untuk penyaluran penyaluran jargas nonpipa dapat menggunakan mini-LNG," ujar dia.
"Sehingga, potensi gas alam yang melimpah dapat segera dirasakan manfaatnya demi mewujudkan kemandirian energi nasional," katanya.
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
