Lebak (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengkaji program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat Suku Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
Koordinator BGN Wilayah Kabupaten Lebak Asep Royani di Lebak, Minggu, mengatakan program MBG bagi masyarakat Suku Badui di pedalaman Lebak masih dalam pengkajian.
Pengkajian perlu dilakukan, di antaranya karena kondisi topografi permukiman Badui di kawasan tanah hak ulayat adat perbukitan dan pegunungan.
Selain itu, juga masyarakat adat setempat kebanyakan pada siang hari berada di kebun ladang sambil bercocok tanam padi huma, palawija, sayuran dan tanaman lainnya.
Baca juga: SPPG Bandarsyah di Natuna mulai gunakan ikan utuh pada menu MBG
Dengan kondisi demikian, kata dia, program MBG di permukiman masyarakat Suku Badui perlu adanya kajian khusus, agar program tersebut tepat sasaran untuk peningkatan pemenuhan gizi masyarakat.
Pengkajian itu bagaimana petunjuk teknis (juknis) agar pendistribusian MBG diterima anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
"Itu harus dipelajari supaya pendistribusian MBG benar -benar tidak menemukan kendala agar penerima manfaat dengan lancar dan aman," katanya.
Menurut dia, apabila masyarakat Suku Badui menerima program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu dipastikan akan membuat dapur khusus yang lokasinya di beberapa titik agar mudah mendistribusikan menu makanan.
Baca juga: Ombudsman Babel awasi SPPG pastikan keamanan MBG
Sebab, program MBG untuk peningkatan dan pemenuhan gizi anak- anak Indonesia agar kuat dan sehat.
"Kita berharap dalam kajian program MBG untuk masyarakat bisa ditindaklanjuti dengan mendatangi pemerintah desa dan tokoh adat Badui," katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Kanekes Kabupaten Lebak Jaro Oom mengatakan masyarakat Badui akan menerima program MBG itu jika tidak bertentangan dengan adat setempat juga tidak menimbulkan konflik di masyarakat.
Namun, sebaliknya masyarakat Badui menolak jika program tersebut bertentangan dengan adat dan menimbulkan permasalahan.
Ia mengaku belum mengetahui secara teknis bagaimana pendistribusian makanan bagi penerima manfaat, terlebih anak -anak di sini tidak ada yang sekolah.
Apakah, program MBG itu membuka dapur-dapur di beberapa titik di perkampungan di tanah hak ulayat adat di Desa Kanekes.
Sebab, jika satu titik dapur dipastikan tidak memungkinkan untuk pendistribusian makanan.
"Kami tidak ada masalah program MBG jika satu sama dan satu rasa untuk masyarakat Badui juga tidak bertentangan dengan adat dan tidak menimbulkan konflik," kata Jaro Oom.
Baca juga: Zulhas sebut program MBG pada 2026 butuh 82,9 juta porsi protein
Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
