Jakarta (ANTARA) - Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (DPP Aptrindo) berharap adanya solusi konkret atas kendala QR Code MyPertamina agar operasional truk terjaga demi menjaga kelancaran distribusi logistik nasional.
Ketua Umum Aptrindo Gemilang Tarigan mengatakan pihaknya mendapat permasalahan implementasi QR Code MyPertamina dalam pembelian BBM subsidi Biosolar yang hingga saat ini menghambat operasional angkutan barang dan mengganggu kelancaran distribusi logistik nasional.
"Sebagai tindak lanjut atas berbagai keluhan yang terus terjadi di lapangan kami telah melaksanakan audiensi ke-2 dengan manajemen PT Pertamina Patra Niaga pada Senin ini," kata Gemilang di Jakarta, Senin.
Dia menyampaikan audiensi lanjutan dengan manajemen Pertamina Patra Niaga guna mencari solusi bersama yang aplikatif, terukur, dan dapat segera dirasakan pelaku usaha di lapangan.
Audiensi tersebut dihadiri pengurus pusat dan perwakilan daerah dari berbagai provinsi, sebagai kepedulian kolektif dunia angkutan barang terhadap kebijakan nasional yang berdampak langsung pada operasional harian logistik.
Ia menegaskan permasalahan itu memiliki dampak yang luas dan signifikan secara nasional, serta menjadi salah satu isu strategis yang memerlukan penanganan komprehensif dan terkoordinasi demi menjaga kelancaran distribusi logistik nasional dan keberlangsungan usaha angkutan barang.
"Audiensi hari ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya pada 17 November 2025 bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, namun hingga audiensi lanjutan ini dilaksanakan, belum terdapat solusi nyata, terukur, dan dirasakan langsung di lapangan oleh para pengusaha angkutan barang dan pengemudi truk," ujarnya.
Ketua Umum Aptrindo Gemilang Tarigan (kanan) bersama pengurus DPP Aptrindo di Jakarta, Senin (15/12/2025). ANTARA/HariantoAptrindo mencatat pemblokiran QR Code MyPertamina secara mendadak dan masif telah menyebabkan ribuan truk tidak dapat mengakses BBM subsidi Biosolar. Bahkan akibat hal itu, asosiasi truk itu mencatat total kerugian dalam sebulan sekitar Rp90 miliar.
Kondisi itu berdampak langsung pada terhentinya operasional kendaraan angkutan barang; kerugian ekonomi yang harus ditanggung pengusaha dan pengemudi; serta terganggunya rantai pasok dan distribusi logistik nasional.
"Lebih memprihatinkan, proses pengajuan ulang maupun pengurusan QR Code yang terblokir membutuhkan waktu 7 hingga 14 hari, bahkan dalam banyak kasus berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian," jelasnya.
Selama periode tersebut, lanjut Gemilang, kendaraan praktis tidak dapat beroperasi, sementara kewajiban operasional dan biaya tetap terus berjalan.
Aptrindo juga menegaskan persoalan QR Code MyPertamina tidak dapat lagi dipandang sebagai kendala teknis semata, melainkan telah berkembang menjadi masalah sistemik berskala nasional.
"Keluhan serupa disampaikan oleh pengusaha dan pengemudi truk di berbagai daerah, mulai dari kawasan industri, pelabuhan, hingga jalur distribusi antardaerah," katanya.
Pihaknya juga menyoroti implementasi QR Code MyPertamina yang hanya ditopang oleh satu saluran pengaduan melalui Call Center 135, tanpa didukung oleh mekanisme layanan darurat di lapangan, helpdesk fisik di wilayah strategis logistik, jalur prioritas bagi angkutan barang, serta kepastian batas waktu penyelesaian pengaduan.
Ia juga menilai kondisi itu bertentangan dengan arah kebijakan pemerintah dalam menekan biaya logistik nasional serta tidak mendukung agenda menuju Indonesia zero over dimension over loading (ODOL).
Gangguan akses BBM Subsidi Biosolar justru menambah beban biaya, meningkatkan risiko operasional, dan memperlemah keberlangsungan usaha angkutan barang, Tanpa kepastian akses BBM subsidi, upaya pembenahan tata kelola angkutan barang berpotensi kehilangan daya dukung di lapangan.
Atas kondisi itu, Aptrindo berharap Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia segera memberikan atensi khusus dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi QR Code MyPertamina dalam penyaluran Biosolar.
"Tanpa langkah korektif yang cepat dan konkret, persoalan ini akan terus mengganggu arus logistik nasional, menaikkan harga barang, dan merugikan masyarakat luas," kata Gemilang.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
