Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Film Indonesia (APFI) Angga Dwimas Sasongko mengemukakan perlunya insentif untuk mendukung pengembangan Intellectual Property (IP) dari karya film lokal.
Ia menyampaikan perlunya pemberian insentif fiskal dan non-fiskal untuk meningkatkan nilai komersial film melalui pengoptimalan pemanfaatan IP film lokal dalam rapat dengar pendapat Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Ekonomi Kreatif yang disiarkan daring pada Senin.
Pemberian insentif fiskal maupun non-fiskal diharapkan dapat meningkatkan minat pelaku industri ritel untuk mengembangkan produk komersial dari IP film lokal.
"Kalau kita bicara tentang industri film yang ideal maka sebetulnya kita enggak hanya bicara tentang berapa jumlah penonton per tahun, tapi berapa intellectual property yang bisa menghasilkan untuk ancillary atau flywheel," kata Angga merujuk pada pendapatan tambahan dari aktivitas inti dan respons konsumen.
Ia menyampaikan bahwa IP film mencakup tayangan film serta produk lain seperti mainan, makanan, dan pakaian.
Menurut dia, minat dan permintaan dari pelaku industri ritel untuk memanfaatkan IP film lokal belum tinggi. Dia mencontohkan pemanfaatan IP dari film animasi Nusa dan Jumbo sebagai gambaran.
"Saya punya IP namanya Nusa dan Jumbo, kalau itu dibanding Upin-Ipin saja enggak ada artinya," kata dia.
"Jumbo sama Nusa bisa dibilang top tier dari IP Indonesia. Tapi bagaimana dua IP ini di-absorb sama industri ritel, produsen? Mereka lebih memilih Upin-Ipin. Saya tidak menyalahkan sisi demand, tapi demand-nya memang perlu di-trigger untuk bisa mengabsorbsi local IP," ia menjelaskan.
Baca juga: Maliq & D'essentials, BCL, dan Ariel ramaikan konser JUMBO
Baca juga: Kemenekraf sebut Tahilalats Station 2026 etalase IP Indonesia
Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
