Jakarta (ANTARA) - Analis politik senior Boni Hargens mengingatkan agar reformasi Polri berfokus pada upaya-upaya transformasi budaya, etika, dan sistem internal Polri.
Menurutnya, kepolisian yang profesional, akuntabel, dan demokratis menjadi investasi fundamental bagi kelangsungan demokrasi Indonesia.
“Reformasi Polri harus fokus pada transformasi budaya institusional Polri,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Dalam transformasi budaya Polri, kata Hargens, ada sejumlah area kunci, seperti pendidikan dan pelatihan yang menekankan hak asasi manusia (HAM), etika, dan pemolisian masyarakat (community policing).
Ia juga mendorong reformasi berbasis kompetensi, teknologi modern, dan standar internasional untuk meningkatkan profesionalisme dan kapasitas anggota kepolisian di semua tingkatan.
“Area kunci lain yang perlu diperhatikan dalam transformasi budaya Polri adalah akuntabilitas, kultur dialog terbuka dan responsif terhadap kritik konstruktif, rekrutmen dan seleksi berbasis integritas dan kapasitas, penerapan sistem reward dan punishment, serta kepemimpinan yang menjadi role model nilai-nilai kepolisian demokratis,” imbuhnya.
Maka dari itu, ia pun berharap reformasi Polri fokus pada transformasi budaya institusional, tidak tergantung politik jangka pendek, bertujuan memperkuat Polri dalam kerangka demokrasi, serta partisipatif kolektif seluruh elemen.
Terutama, ujarnya, reformasi guna mengubah budaya hierarki dan militeristik menjadi lebih berorientasi pada pelayanan publik dengan penekanan pada nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap HAM.
“Tanpa transformasi budaya, reformasi struktural atau pergantian kepemimpinan tidak akan menghasilkan perubahan substantif. Jadi, reformasi budaya ini seharusnya menjadi fokus kajian Komite Reformasi Polri saat ini sehingga ujungnya bisa menciptakan kepolisian sipil yang demokratis," ucapnya.
Lebih lanjut, Hargens juga mengingatkan agar mewaspadai upaya politisasi reformasi Polri yang justru bisa melemahkan eksistensi kepolisian serta bisa mengaburkan, atau bahkan menghambat transformasi Polri ke arah yang lebih baik.
“Dampak negatif politisasi reformasi Polri ini sangat dahsyat karena reformasi kehilangan arah dan konsistensi jangka panjang, melemahkan independensi dan profesionalisme Polri, menciptakan ketidakpastian dan demoralisasi internal, mengalihkan perhatian dari institusi substantif, serta memperdalam politisasi Polri yang justru ingin direformasi,” ungkapnya.
Baca juga: Komisi Reformasi Polri: Publik minta Polri bebas intervensi politik
Baca juga: Otto ungkap paradoks profesi Polri yang dibenci tapi tetap diminati
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
