Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyambut tahun 2026 dengan menetapkan sejumlah program strategis, mulai dari pembebasan lahan untuk jalur khusus angkutan tambang, hingga menuntaskan pusat layanan haji.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika di Cibinong, Rabu, mengatakan, proyek yang akan didanai melalui APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026 ini untuk memperkuat konektivitas wilayah sekaligus mendukung kelancaran aktivitas publik dan layanan keagamaan.
Pembangunan jalur khusus angkutan tambang di wilayah utara Kabupaten Bogor ini menjadi prioritas karena berfungsi sebagai koridor logistik yang selama ini membebani jalan umum. Penataan jalur ini diharapkan dapat mengurangi konflik lalu lintas dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
Menurut Ajat, pembebasan lahan jalur tambang direncanakan dilakukan secara menyeluruh pada 2026 dengan mekanisme yang mengikuti ketentuan pembebasan tanah untuk kepentingan publik.
“Kebutuhan anggaran pembebasan lahan sudah dihitung, nilainya lebih dari Rp100 miliar. Prosesnya bertahap, namun targetnya bisa tuntas pada 2026,” ujarnya.
Selain jalur tambang, Pemkab Bogor juga memprioritaskan pembangunan dan penuntasan kawasan pusat layanan haji yang terintegrasi di wilayah Pakansari. Kawasan tersebut tidak hanya mencakup masjid, tetapi juga asrama dan fasilitas pendukung manasik.
Pusat layanan haji yang dilengkapi dengan bangunan hotel mewah ini berada satu area dengan Masjid Raya Pakansari Nurul Wathon yang telah rampung dibangun oleh Pemkab Bogor dalam kurun waktu delapan bulan terakhir.
Baca juga: Pemkab Bogor rehabilitasi 200 hektare DAS Ciliwung
Di sisi lain, Pemkab Bogor juga melakukan sinkronisasi pembangunan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk untuk proyek infrastruktur berskala regional seperti Jalur Puncak II dari Sentul hingga segmen Cibadak.
“Untuk Jalur Puncak II, berdasarkan informasi dari provinsi, pembangunan infrastruktur akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sementara Kabupaten Bogor melakukan pendampingan, termasuk terkait penyiapan lahan,” kata Ajat.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada satu sumber pendanaan, melainkan terus menyiapkan alternatif kegiatan pembangunan sesuai kewenangan yang dimiliki.
“Prinsipnya, kita tidak ingin hanya berharap pada pihak lain. Yang penting selalu ada upaya dan langkah konkret agar pembangunan tetap berjalan,” ujarnya.
Pemkab Bogor berharap, rangkaian proyek strategis tersebut dapat memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan pada 2026.
Baca juga: Pemkab Bogor jadikan Sekolah Pra Nikah benteng cegah pernikahan dini
Baca juga: Pemkab Bogor mulai pemindahan kabel udara ke bawah tanah
Baca juga: Pemkab Bogor salurkan bantuan Rp1,2 miliar untuk korban bencana
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
