Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki mengatakan sektor kehutanan menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia.
“Luas kawasan hutan Indonesia dan kekayaan biodiversitas menjadikan sektor kehutanan sebagai pilar penting, tidak hanya bagi lingkungan tetapi juga bagi pembangunan ekonomi, sosial dan pertahanan regional,” kata Rohmat di Jakarta, Senin.
Lebih lanjut, ia mengatakan hal itu membuat Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam upaya global menghadapi perubahan iklim dan berbagai dinamika yang menyertai.
Oleh karena itu, ia mengatakan arah kebijakan hutan Indonesia menempatkan keberlanjutan, keadilan dan tata kelola yang baik sebagai fondasi utama.
“Kita ingin memastikan bahwa hutan tetap lestari, masyarakat sejahtera, dan ekonomi kehutanan tumbuh secara bertanggung jawab dan berkelanjutan,” ujar Rohmat.
Ia mengatakan pemerintah telah menetapkan arah yang jelas melalui agenda pengelolaan hutan berkelanjutan dan target FOLU Net Sink 2030 yang menempatkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebagai kontributor utama penurunan emisi nasional.
“Target ini hanya dapat dicapai jika kita secara konsisten memperkuat tata kelola, meningkatkan kapasitas kelembagaan di tingkat tapak, membuka akses ekonomi yang adil bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta memastikan pengaturan pasar terhadap produk kehutanan yang lestari,” ujar dia.
Lebih lanjut Rohmat mengatakan kerja sama antara para pemangku kepentingan pun menjadi sangat penting, baik di tingkat nasional dan global.
Salah satu kerja sama yang sudah berjalan secara berkesinambungan adalah antara Indonesia dengan Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) Inggris melalui program Multistakeholder Forestry ProgrammePhase 5 (MFP 5).
Momentum program MFP 5, menurut dia, juga semakin kuat karena berlangsung seiring dengan penguatan dukungan bilateral antara Indonesia dan Inggris.
“Kedua negara menegaskan kembali komitmen bersama untuk mendukung capaian FOLU Net Sink 2030 serta menegaskan peran penting hutan bagi iklim, alam, perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, dan tujuan pembangunan,” kata Rohmat.
Pendekatan itu, lanjutnya, harus tetap memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan terutama pelaku usaha skala kecil, perhutanan sosial, dan masyarakat di sekitar hutan.
“Pemerintah memerlukan masukan konstruktif dari masyarakat sipil. Dunia usaha memerlukan kepastian sistem dan insentif keberlanjutan. Akademisi menyediakan basis pengetahuan dan inovasi. Mitra pembangunan memperkuat kapasitas dan pembelajaran global, dan masyarakat di tingkat tapak adalah pelaku utama pengelolaan hutan,” ujar dia.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
